Linikaltim.id. SAMARINDA. Persoalan kekurangan guru di Samarinda, tahun demi tahun terus terjadi. Pengganti guru yang pensiun, belum menutup kekurangan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas pendidikan di Samarinda.
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah, Samarinda punya 10.054 tenaga pengajar. Setiap tahun ada 100-150 orang yang pensiun. Belum ada keterangan tentang idealnya jumlah guru. Namun kondisi di lapangan sudah cukup menjelaskan.
Menyikapi hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menggelar rapat pembahasan khusus di Gedung DPRD Samarinda pada Selasa (1/7/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Samarinda, Asli Nuryadin, menyampaikan bahwa kekurangan guru memang nyata. Namun mekanisme penanganannya tidak sepenuhnya berada di tangan Disdikbud.
Ia menjelaskan, proses rekrutmen guru saat ini sudah menjadi kewenangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
“Terkait guru, kami tetap mengacu pada regulasi dan mekanisme yang berlaku. Jika ada kekurangan, kami laporkan dan koordinasikan dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini BPSDM,” kata Asli Nuryadin usai rapat di kantor DPRD Samarinda, Selasa (01/07/2025).
Sementara itu, Menanggapi isu penerimaan peserta didik baru (PPDB), Nuryadin menegaskan bahwa sistem masih berjalan sesuai mekanisme. Ia membantah adanya praktik titip-menitip siswa di sekolah tertentu.
Menurutnya, jika pun ada yang mencoba, pihaknya mengarahkan ke sekolah yang memang masih memiliki kursi kosong.
“Setelah penutupan kemarin, masih ada sekitar 700 kursi kosong di beberapa SMP. Artinya daya tampung masih mencukupi, hanya tidak semua siswa bisa masuk ke sekolah favorit. Tapi kami pastikan tidak ada pemaksaan kehendak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyoroti serius masalah kekurangan guru yang kian mengkhawatirkan.
Ia mengatakan, setiap tahun puluhan guru pensiun namun penggantiannya belum bisa mengimbangi. Hal ini menyebabkan kekosongan tenaga pengajar di sejumlah sekolah.
“Bagaimana generasi muda kita mau maju, sedangkan di sekolah-sekolah saja masih kekurangan guru? Ini soal keberlangsungan pendidikan kita ke depan,” kata Novan dalam sesi waktu yang sama.
Novan juga menjelaskan bahwa pelatihan guru atau peningkatan kompetensi SDM bukan sepenuhnya wewenang Disdikbud, melainkan BPSDM. Karena itu, koordinasi lintas lembaga sangat penting untuk memastikan ketersediaan guru yang memadai dan berkualitas di Samarinda.
Tak hanya soal guru, Ia juga menyoroti dinamika PPDB tahun ini. Ia menyebut banyak siswa tidak diterima di sekolah pilihan, dan akhirnya memilih mendaftar di sekolah yang berada dalam zona tempat tinggalnya.
Meski sistem zonasi diberlakukan, menurutnya tetap perlu evaluasi agar distribusi siswa bisa lebih merata.
“Awalnya mereka tidak diterima di sekolah pilihannya, akhirnya mendaftar di sekolah terdekat. Ini bisa jadi bahan evaluasi bersama, terutama soal daya tampung dan persebaran siswa,” tutup Novan. (*)
