Linikaltim.id. SAMARINDA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur menghentikan sementara operasional salah satu dapur penyedia makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Lempake, Samarinda, setelah ditemukan bahwa penjamah makanan belum memiliki sertifikasi higienitas resmi.
Langkah itu diambil usai tim Dinkes melakukan evaluasi lapangan dan menemukan pelanggaran terhadap standar kebersihan yang menjadi syarat utama dapur MBG. Akibatnya, distribusi makanan ke beberapa sekolah penerima, termasuk SMAN 2 Samarinda, sempat tertunda.
“Di Samarinda ada satu SPPG yang ditutup sementara, sedangkan di Kukar juga ada satu. Tetapi di Kukar mereka sudah lebih dulu melaksanakan pelatihan, sehingga tidak perlu di-off-kan,” ujar Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinkes Kaltim, Carla, Sabtu (4/10/2025).
Carla menjelaskan, penutupan sementara ini merupakan hasil evaluasi rutin lintas sektor antara Dinkes dan pengelola program MBG. Menurutnya, tindakan tersebut bukan sanksi, melainkan langkah preventif untuk menjamin keamanan pangan siswa di sekolah.
“Kemarin saat pertemuan kita sudah membahas bahwa ada dapur yang penjamahnya belum dilatih. Karena kesibukan Dinkes, pelatihan sempat tertunda. Namun, beberapa hari lalu sudah dilaksanakan pelatihan,” jelasnya.
Selain belum tersertifikasi, tim Dinkes juga meninjau kembali layout dapur dan alur produksi, mulai dari area pencucian bahan, pengolahan, hingga proses pengemasan. Tujuannya, memastikan tidak ada potensi kontaminasi pada setiap tahap penyajian makanan.
Dinkes Kaltim memastikan dapur MBG di Lempake akan segera beroperasi kembali setelah seluruh tenaga penjamah menyelesaikan pelatihan higienitas.
“Untuk Samarinda, setelah pelatihan selesai, seharusnya mulai Senin depan sudah bisa beroperasi kembali,” kata Carla.
Saat ini, Dinkes Kaltim juga mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur MBG di Kaltim. Proses ini mencakup pengujian sampel makanan dan pemeriksaan sanitasi dapur sebagai syarat kelayakan operasional.
“Kami sedang koordinasi dengan pengelola MBG. Kalau semua berjalan sesuai rencana, sertifikat bisa segera diterbitkan. Intinya, anak-anak di Kaltim yang mengonsumsi produk ini harus benar-benar terjamin keamanannya,” tegasnya.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa penghentian sementara dapur MBG di Lempake bukan bentuk sanksi, melainkan komitmen pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara program makan bergizi.
