Linikaltim.id. SAMARINDA – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Markaca, mendukung kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026.
Menurut Markaca, kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk menjaga kesehatan para anggota kepolisian, khususnya dalam menjalankan aktivitas di lingkungan perkantoran.
Ia menilai penggunaan vape perlu mendapat perhatian karena kandungan yang digunakan dalam rokok elektrik sudah terlalu mudah dioplos dengan zat berbahaya.
Bahkan, menurut pandangan pribadinya, vape berpotensi memiliki risiko yang tidak kalah berbahaya dibandingkan rokok konvensional.
“Menurut saya bagus, meskipun saya tidak merokok. Saya punya pendapat bahwa vape itu membahayakan karena berproses kimia. Saya kira lebih berbahaya daripada merokok, meskipun saya bukan ahli kesehatan,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Markaca, di Kantor DPRD Kota Samarinda, Senin (02/11/2026).
Meski demikian, Markaca menilai penerapan larangan tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menyebut, pembatasan penggunaan vape di lingkungan internal instansi merupakan langkah yang baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat.
Markaca juga mengaku pernah menjadi perokok berat sebelum akhirnya memutuskan berhenti merokok sekitar 18 tahun lalu.
Menurutnya, pilihan untuk menjaga kesehatan pada akhirnya kembali kepada kesadaran masing-masing individu.
“Kalau anjuran saya, tidak merokok itu lebih sehat. Itu saja,” tegas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. (eko/adv/dprdsmr5)
