Linikaltim.id. SAMARINDA – Kerusakan konstruksi yang terjadi di kawasan Teras Samarinda II mendapat perhatian dari anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Abdul Rohim.
Ia meminta kontraktor pelaksana segera mengambil tanggungjawab atas kerusakan tersebut. Apalagi, kawasan yang menjadi salah satu ikon baru Kota Samarinda itu masih dalam masa pemeliharaan.
Menurut Rohim, kerusakan berupa penurunan permukaan bangunan hingga longsoran harus segera ditangani. Sebab, Teras Samarinda merupakan fasilitas publik yang menjadi representasi wajah Kota Tepian.
“Pada prinsipnya jami minta pertanggungjawaban dari kontraktor, karena teras ini adalah proyek strategis dan pintu depan kota,” kata Abdul Rohim, dalam wawancara dengna Linikaltim.id baru-baru ini.
Ia juga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tidak hanya menunggu perbaikan dari kontraktor. Tetapi turut melakukan evaluasi terhadap kualitas pekerjaan dan penyebab kerusakan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, seluruh potensi risiko di kawasan pembangunan seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal. Termasuk kemungkinan terjadinya abrasi yang dapat memengaruhi kekuatan konstruksi bangunan.
“Kejadian di Teras dua harus segera ditangani dan jangan berlarut-larut. Faktor abrasi mestinya sejak awal sudah dideteksi dalam manajemen konstruksi,” jelasnya.
Karena itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dari pemerintah daerah selama masa pemeliharaan berlangsung. Evaluasi diperlukan agar kontraktor benar-benar memenuhi kewajibannya terhadap hasil pekerjaan.
“Pemkot harus mengevaluasi kontraktor dan melakukan pengawasan secara ketat,” tegasnya.
Lebih jauh, Rohim berharap kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Samarinda. Menurutnya, kualitas konstruksi tidak boleh dikesampingkan hanya demi mengejar penyelesaian proyek.
Ia menegaskan, setiap pembangunan yang menggunakan anggaran pemerintah harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Terlebih, Teras Samarinda diproyeksikan sebagai ruang publik sekaligus ikon kota, sehingga aspek keamanan, kekuatan bangunan, dan kualitas pengerjaan harus menjadi prioritas. (eko/adv/dprdsmr18)
