Linikaltim.id. SAMARINDA. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan bahwa pemerintah kota (pemkot) akan segera memberlakukan larangan bagi siswa SD dan SMP untuk membawa kendaraan pribadi ke sekolah, khususnya selama bulan Ramadan.
“Kami tahu bahwa transportasi publik di Samarinda masih belum sempurna, namun langkah ini harus dimulai. Kita mulai saja! Gak usah ribet tanya, nanti siswa sekolahnya gimana? Gak gitu cara berpikirnya. Kita mulai saja dulu, sambil kita mulai pelan-pelan perbaiki transportasinya,” terangnya Andi Harun, usai rapat paripurna di DPRD Samarinda Rabu (22/1/2025) siang.
Tentang Samarinda yang belum memiliki fasilitas transportasi publik memadai,
Wali Kota menyebut bukan alasan untuk tidak memulai.
Andi Harun menyebut, bahkan di beberapa kota lain sudah memberlakukan tentang larangan siswa tak boleh membawa kendaraan ke sekolah. Tapi Samarinda memang belum bisa seperti itu.
Larangan yang kali Ramadan ini saja diberlakukan, tentu jadi permulaan yang bagus.
“Jangan menunggu sampai semua sempurna baru kita mulai. Kalau kita tunggu ada LRT (lintas rel terpadi) atau transmetro, kapan kita bisa berjalan? Kita harus mulai dari yang kecil dan perbaiki sedikit demi sedikit,” ujar politisi Partai Gerindra ini.
Andi Harun mengingatkan, pemberlakuan aturan itu demi keselamatan siswa. Tentu anak-anak SD dan SMP belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebab usia mereka belum matang untuk berkendara. Mengemudikan kendaraan bermotor berisiko tinggi untuk usia SD-SMP.
Dia menyebut, jangan berpendapat bahwa kebijakan ini terlalu cepat diterapkan untuk Samarinda.
“Jangan berpikir kalau transportasi publik belum ada, kita biarkan anak-anak mengendarai motor. Kita mulai dulu, pelan-pelan kita tata,” ujarnya.
Dengan keputusan ini, diharapkan pelaksanaan pendidikan di Samarinda lebih terorganisir dan aman. Serta dapat mendorong perubahan positif untuk kebiasaan masyarakat.
Penerapan ini menindaklanjuti surat edaran bersama ole Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen). Bahwa di bawah kewenangan pemkot, pemerintah perlu menyiapkan kegiatan di bulan Ramadan. (*)
