Linikaltim.id. SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis mengatakan program Gratispol terus dibahas oleh DPRD agar bisa segera direalisasikan. Tahap awal, tahun 2025, pihak legislatif mengajukan alokasi anggaran Rp 185 miliar dalam APBD Perubahan.
“Regulasi pergub saat ini sedang proses asistensi ke Kemendagri. Dari sisi anggaran, untuk tahun 2025, kami sudah ajukan Rp185 miliar dalam APBD Perubahan,” ujarnya, Sabtu 14 Juni 2025 lalu.
Gratispol dapat berjalan sukses terutama di pendidikan tinggi (PT) sangat bergantung pada penguatan regulasi. Begitu juga skema pembiayaan jangka panjang Gratispol sampai tahun 2030 ditentukan dengan penyusunan perencanaan yang sangat baik.
“Di 2025 dana difokuskan untuk mahasiswa baru. Tapi mulai 2026, skemanya akan mencakup seluruh mahasiswa penerima, sehingga kebutuhan anggaran melonjak hingga Rp1,3 triliun. Target akhir totalnya bisa mencapai Rp1,5 triliun (sampai tahun 20230),” ujar Ananda yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim.
Ananda pun mengajak pemerintah untuk mengelola keuangan daerah secara hati-hati. Terutama pentingnya kemampuan fiskal daerah dalam mengakomodasi pembiayaan program Gratispol, mengingat seluruh anggaran berasal dari APBD.
Ananda Moeis juga menekankan persoalan nomenklatur kewenangan antara pusat dan daerah, karena secara aturan, kewenangan pendidikan tinggi tidak berada pada pemerintah provinsi.
“Karena itu, koordinasi pusat dan daerah sangat penting. Kita dukung program ini, tapi regulasi harus diperjelas agar pelaksanaannya aman secara hukum,” sebutnya.
