Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Passie, mengungkapkan kurangnya anggaran yang masih menjadi hambatan utama dalam penanganan isu-isu sosial di Samarinda. Salah satu yang paling terdampak adalah upaya perlindungan terhadap anak jalanan.
Dinas Sosial (Dinsos) Samarinda ternyata mendapat kucuran dana yang belum ideal. “Anggaran Dinsos sangat terbatas untuk menangani anak jalanan. Ini tentu jadi persoalan serius,” kata Mohammad Novan Syahronny Passie, di Kantor DPRD Samarinda, diwawancarai awal bulan lalu.
Tak hanya anak jalanan, keterbatasan anggaran juga berdampak pada pelayanan bagi kelompok rentan lainnya. Yaitu anak-anak terlantar dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Minimnya fasilitas dan layanan sosial membuat pelaksanaan program belum berjalan maksimal.
Selain soal anggaran, Novan juga menyoroti adanya regulasi yang kurang fleksibel dan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan di daerah.
Ia menilai perlu ada penyesuaian aturan agar tidak menghambat pelaksanaan teknis di tingkat lokal.
“Beberapa aturan dari pusat justru menjadi kendala di daerah. Butuh komunikasi intensif antar pemerintah agar program bisa berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
Penting untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mengevaluasi program dan capaian kinerja tahun berjalan. Sekaligus membedah sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan program sosial terutama yang menyasar anak jalanan.
Politisi Partai Golongan Karya ini pun berharap Dinsos Samarinda mendapat perhatian anggaran selayaknya. Agar kinerja dinas itu maksimal. Apalagi yang ditangani adalah masalah sosial. (adv/dprdsmr)
