Linikatim.id. SAMARINDA. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Ismail Latisi, menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam pembangunan daerah.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, mahasiswa bukan hanya agen perubahan, tetapi juga memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.
Ismail menyebut, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai pihak yang mampu mengawasi jalannya pemerintahan. Ia bahkan menyebut mahasiswa kerap dijuluki sebagai parlemen jalanan. Sebab sering turun ke lapangan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Namun demikian, Ismail menekankan bahwa kritik dan pengawasan bisa dilakukan dengan cara yang lebih efektif melalui forum komunikasi.
“Kami sangat mengapresiasi kegiatan semacam ini. Dialog membuka ruang komunikasi langsung antara mahasiswa dan pejabat publik, sehingga tidak ada gap yang membuat aspirasi mahasiswa terabaikan,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Ia menilai, salah satu penyebab maraknya aksi demonstrasi adalah putusnya komunikasi antara mahasiswa dan pemerintah. Dengan adanya forum diskusi formal, aspirasi bisa disampaikan lebih cepat dan solusi dapat ditemukan sebelum masalah membesar.
Ismail menegaskan, DPRD Samarinda siap membuka pintu dialog sesuai bidang kerja masing-masing komisi. Misalnya, isu pendidikan dan kesehatan bisa dibahas bersama Komisi IV, sementara masalah pembangunan dan infrastruktur bisa dibawa ke Komisi III.
“Kalau ada isu ekonomi, silakan ke Komisi II. Sedangkan yang terkait hukum dan pemerintahan bisa ke Komisi I. Kami terbuka, tinggal bagaimana mahasiswa mau memanfaatkan ruang ini,” tambahnya.
Menurutnya, komunikasi yang baik akan melahirkan kolaborasi positif antara mahasiswa dan pemerintah sehingga mampu menghasilkan ide dan gagasan yang berdampak pada pembangunan Kota Samarinda.
“Dengan posisi setara, kita bisa berdiskusi tanpa jarak. Itulah yang akan memperkuat pembangunan Samarinda ke depan,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
