Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti permasalahan terkait keakuratan data yang dilaporkan sekolah melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyebut banyak sekolah yang memanipulasi data demi mengejar akreditasi tinggi.
Menurut Ismail, praktik memoles data agar terlihat ideal justru menjadi bumerang. Sekolah-sekolah yang melaporkan ruang kelas layak, fasilitas lengkap, dan jumlah guru mencukupi. Padahal faktanya tidak. Ini membuat sekolah itu tidak masuk prioritas bantuan dari pemerintah pusat.
“Banyak yang mengejar akreditasi A, tapi caranya keliru. Data dilaporkan seolah semua ideal, padahal realitanya tidak begitu. Dampaknya, sekolah dianggap tidak perlu dibantu lagi,” kata Ismail Latisi dalam kesempatan wawancara di Kantor DPRD Samarinda pada Selasa (24/6/2025).
Kata Ismail, Dapodik menjadi basis utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan pendidikan. Termasuk pembangunan infrastruktur, distribusi anggaran, dan penambahan tenaga pendidik.
Ismail menekankan pentingnya kejujuran dalam pelaporan data. Ia mendorong Dinas Pendidikan Samarinda untuk rutin memverifikasi dan audit lapangan. Terutama di sekolah-sekolah pinggiran.
Tak hanya itu, ia juga mengusulkan pelatihan bagi operator Dapodik agar pelaporan lebih akurat dan bebas tekanan.
“Sering kali operator yang isi data, bukan kepala sekolah. Jika tak dibekali pemahaman yang benar atau ditekan untuk isi data bagus, manipulasi akan terus terjadi,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dibangun atas dasar pencitraan semata.
“Akreditasi memang penting, tapi yang lebih utama adalah layanan pendidikan yang benar-benar berkualitas dan merata. Itu hanya bisa dicapai jika kita mulai dari data yang jujur,” tutup Ismail. (adv/her)
