Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menyoroti pentingnya sinkronisasi antara sektor pendidikan dan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2026–2029. Kedua sektor ini dinilai sebagai fondasi utama untuk membangun kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Passie, menegaskan bahwa pembangunan manusia tidak akan optimal jika hanya bertumpu pada salah satu sektor.
“Kesehatan dan pendidikan itu pondasinya. Kalau salah satu rapuh, pembangunan manusia kita pasti pincang,” kata Novan, di Kantor DPRD Samarinda, Senin (7/7/2025).
Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial, seperti belum meratanya akses layanan kesehatan di kawasan padat dan pinggiran kota. Serta terbatasnya fasilitas pendidikan yang inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus.
Sebagai solusi, DPRD mengusulkan pembangunan Puskesmas di area yang belum terjangkau, penguatan Posyandu berbasis digital, dan pemberian insentif tambahan bagi guru-guru yang bertugas di wilayah terpencil dan perbatasan.
Di sektor pendidikan, DPRD juga mendorong pengembangan kurikulum yang menekankan nilai karakter dan kepedulian lingkungan. Serta peningkatan jumlah sekolah ramah anak dan inklusif.
“Anak-anak berkebutuhan khusus jangan sampai terabaikan. Negara harus hadir lewat fasilitas yang mendukung pertumbuhan mereka,” ujar Novan.
Untuk memperkuat keberlanjutan program tersebut, DPRD Samarinda mendorong lahirnya dua regulasi penting. Yaitu Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak dan Perda Kesehatan Masyarakat. Sebagai dasar hukum agar program bisa berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Kita tidak ingin semua ini hanya jadi rencana di atas kertas. DPRD akan terus kawal agar program yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (adv/her)
