Linikaltim.id. SAMARINDA. Wali Kota Samarinda Andi Harun memastikan bahwa program penanganan dan pengendalian banjir terus berjalan.
Ia menegaskan, pemerintah kota (pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta berbagai pihak terkait, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), kini berupaya mempercepat realisasi proyek-proyek pengendalian banjir strategis.
“Progress pengendalian banjir masih berjalan. Kami sudah berdiskusi dengan DPRD, dan alhamdulillah ada perkembangan baru. Pemkab Kukar bersedia membangun kolam retensi di perbatasan Kukar–Samarinda, tepatnya di kawasan setelah APT Pranoto,” kata Andi Harun di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (23/10/2025).
Kolaborasi lintas daerah tersebut, menurutnya, menjadi langkah penting dalam upaya jangka panjang menanggulangi banjir di Samarinda.
Sebab, sebagian besar banjir bersumber dari daerah aliran sungai di wilayah Kukar. Rencana pembangunan kolam retensi itu diharapkan dapat mengurangi limpasan air yang masuk ke wilayah Samarinda setiap kali hujan deras mengguyur kawasan hulu.
Wali Kota juga menegaskan, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjalan untuk berbagai proyek pengendalian banjir.
Bahkan, seluruh proposal yang disampaikan Pemkot Samarinda ke pemerintah pusat, kata Andi Harun, 100 persen fokus pada upaya pengendalian banjir.
“Kami sudah sampaikan semua usulan ke Pak Menteri PUPR, dan semuanya terkait pengendalian banjir. Misalnya, pembangunan sheet pile di Sungai Karang Mumus yang masih membutuhkan dana sekitar Rp900 miliar,” jelasnya.
Andi Harun merunut kebutuhan untuk pengendalian banjir. Yaitu membutuhkan belasan unit pompa air, rumah pompa, serta tambahan kolam retensi di beberapa titik dalam sistem Sungai Karang Mumus.
“Kami juga mendorong optimalisasi waduk yang sudah ada, seperti Waduk Lempake dan Waduk Benanga. Kapasitas tampungnya perlu ditingkatkan agar bisa menahan debit air lebih besar,” tambahnya.
Andi Harun mengungkapkan bahwa sebagian proyek pengendalian banjir masih berada di bawah kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV.
Sementara proyek lain ditangani oleh pemerintah kota dan provinsi. Meski begitu, koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar seluruh sistem pengendalian banjir bisa berfungsi secara terpadu.
CUACA EKSTREM
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga mengungkapkan data curah hujan ekstrem yang melanda Samarinda.
Berdasarkan laporan, curah hujan mencapai 193 milimeter per detik. Lebih tinggi dibandingkan kejadian pada Februari dan Maret lalu yang berada di kisaran 180 milimeter per detik.
“Kondisi ini memang di luar normal, di luar anomali. Tapi apapun itu, saya tetap meminta maaf kepada masyarakat karena kegiatan penanggulangan banjir belum sepenuhnya selesai,” ujar Andi Harun. (*)
