Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menegaskan pentingnya regulasi ketat dalam pembangunan perumahan guna mencegah dampak lingkungan, terutama banjir.
Hal ini menjadi perhatian serius dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Victor Yuan, mengungkapkan bahwa maraknya pembangunan perumahan saat ini harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur pendukung.
Menurutnya, salah satu masalah utama adalah fasilitas drainase di kawasan perumahan. Masih ada pengembang yang tidak menyediakan sistem pengelolaan air yang memadai.
“Ada perumahan yang punya drainase dan fasilitas pengendali air, tapi ada juga yang tidak. Ini yang jadi masalah,” kata Victor Yuan diwawancarai dua pekan lalu.
DPRD pun mendorong agar setiap pengembang wajib memiliki drainase yang baik juga kolam retensi.
Kondisi Samarinda yang dikenal rawan banjir menjadi alasan utama perlunya aturan tersebut diperketat. Tanpa regulasi yang jelas, pembangunan perumahan justru berpotensi memperparah kondisi lingkungan.
Selain itu, DPRD juga mengusulkan agar cakupan raperda tidak hanya mengatur serah terima fasilitas, tetapi juga pengelolaannya ke depan. Dengan begitu, tanggung jawab tidak berhenti saat aset diserahkan ke pemerintah.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem yang lebih terintegrasi antara pengembang dan pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman.
“Tujuannya agar kota ini lebih tertata dan terhindar dari banjir maupun bencana lainnya,” tutup politikus Partai Demokrat ini. (*)
