Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) meluruskan informasi yang beredar luas di media sosial terkait rencana kehadiran Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam agenda debat publik yang diinisiasi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman (Unmul).
Diagendakan Rabu (6/5/2026) di Teras Samarinda, tepat di kantor Gubernur Kaltim.
Dalam info yang beredar, menyebut gubernur siap menghadiri forum tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Ia menyebut, tidak pernah ada konfirmasi maupun komunikasi resmi dari pihak penyelenggara kepada Pemprov Kaltim terkait agenda debat yang dimaksud.
Menurut Faisal, materi publikasi yang beredar justru dibuat sepihak tanpa melibatkan pemprov. Hal ini membuat informasi yang disampaikan dalam flyer tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Flyer itu tidak benar dan tidak pernah dikonfirmasi kepada kami,” tegas Faisal, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menambahkan bahwa saat ini Gubernur tidak pernah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam debat tersebut. Bahkan, pada waktu yang disebutkan dalam flyer, Gubernur diketahui tengah berada di Jakarta untuk menjalankan agenda pemerintahan lain.
Flyer yang menjadi polemik diketahui merupakan produk dari BEM KM Unmul. Dalam publikasi itu, tertulis narasi bahwa Gubernur menerima tantangan debat dengan tema “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas”.
Agenda tersebut direncanakan berlangsung di kawasan Teras Samarinda pada Rabu sore, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional. Kegiatan itu juga disebut akan menghadirkan Ketua BEM UGM 2025 sebagai tamu.
Menanggapi hal tersebut, Pemprov Kaltim melalui Diskominfo mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial tanpa sumber resmi yang jelas.
Faisal menekankan pentingnya literasi digital agar masyarakat tidak ikut menyebarkan informasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.
“Pandai-pandailah dalam bermedia sosial. Pastikan informasi berasal dari sumber resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pungkasnya. (*)
