Linikaltim.id. SAMARINDA. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman (BEM KM Unmul) melayangkan tantangan debat terbuka kepada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud. Namun, Rudy Mas’ud tak hadir dalam kegiatan itu. Gubernuran menyebut tak ada konfirmasi mengenai acara debat itu.
Tantangan debat dikemas dalam tajuk “Inkompetensi Pemerintah dalam Menentukan Skala Prioritas” yang dijadwalkan berlangsung di Teras Samarinda, Rabu (6/5/2026) pukul 15.00 Wita.
Ketua BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra, menegaskan bahwa forum debat ini telah disampaikan jauh sebelum aksi mahasiswa pada 23 Februari 2026.
“Bahkan sebelum aksi 23 Februari, kami sudah memberikan surat tantangan debat terbuka. Saat aksi pun kami ulangi tantangan tersebut, dan videonya juga sudah tersebar luas,” kata Hiththan Hersya Putra, di Teras Samarinda, Rabu (06/05/2026).
Berbeda dari pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, ia mengungkapkan bahwa pihak Gubernur sempat menyatakan kesediaannya untuk berdebat.
BEM KM Unmul juga mengaku telah melakukan berbagai upaya administratif.
“Secara administratif kami sudah bersurat, bahkan kami follow up seminggu sekali. Tapi sampai hari ini tidak pernah ada jawaban resmi,” tegasnya.
Menurut Hiththan, sempat ada komunikasi dari pihak tenaga ahli gubernur dan TAGUPP yang mengusulkan agar format kegiatan diubah dari debat menjadi diskusi. Namun, usulan tersebut ditolak oleh BEM KM Unmul.
“Kami tidak mau jika formatnya diubah menjadi diskusi. Kalau diskusi, sebelumnya sudah ada forum lain yang mengundang. Yang kami inginkan adalah debat sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung,” jelasnya.
Ia menilai debat terbuka merupakan cara paling sederhana dan transparan bagi kepala daerah untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat. Dalam forum tersebut, Gubernur diharapkan mampu menyampaikan argumentasi serta mempertahankan dasar kebijakan yang diambil.
“Debat itu penting, karena di situ bisa diuji argumentasi dan alasan pemerintah. Harus siap diperdebatkan di ruang publik,” tambahnya.
RESPONS GUBERNUR MINIM
Hiththan juga menyoroti minimnya respons Gubernur terhadap berbagai aksi mahasiswa, termasuk aksi pada 21 April lalu.
Ia menilai respons yang disampaikan pemerintah selama ini belum menunjukkan keseriusan dan ketulusan dalam menjawab kritik publik.
Sebagai bentuk simbolik, BEM KM Unmul bahkan menyiapkan skenario debat dengan menghadirkan representasi Gubernur dalam bentuk visual apabila yang bersangkutan tidak hadir. Langkah ini disebut sebagai bentuk kritik sekaligus propaganda untuk menyuarakan keresahan masyarakat.
“Kalau Gubernur tidak hadir, kami tetap akan menyampaikan semua argumentasi kami. Ini bentuk propaganda, bukan hoaks. Semua berbasis data dan fakta yang kami miliki,” ujarnya. (*)
