Linikaltim.id KUTAI KARTANEGARA. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali menghidupkan semangat kebersamaan melalui pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-22 tahun 2025. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Bupati Kukar Aulia Rahman Basri, Minggu (20/7/2025) di Dermaga Penyeberangan Kapal, Desa Kota Bangun Ulu, Kecamatan Kota Bangun.
Kegiatan diawali apel bersama yang melibatkan para camat, kepala desa, dan perwakilan masyarakat dari berbagai wilayah. Dalam sambutannya, Bupati Aulia menegaskan bahwa BBGRM bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat kembali budaya kerja kolektif.
“Itu bukan sekadar seremonial. Di BBGRM, kita meneguhkan kembali semangat kerja bersama dalam membangun Kukar. Tagline kita Betulungan Etam Bisa bukan hanya slogan, tapi filosofi kerja yang harus menjadi budaya setiap hari,” ujarnya.
Pemkab Kukar juga terus memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan gotong royong melalui peningkatan Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) untuk RT, dari semula Rp 50 juta menjadi Rp 150 juta per tahun. Dana tersebut digunakan untuk operasional RT, kegiatan sosial masyarakat, serta mendukung program prioritas seperti Satu KK Satu Sarjana.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto, menjelaskan, BBGRM dilakukan secara serentak di seluruh desa dan kelurahan. Meski pencanangan dipusatkan di Kota Bangun, kegiatan lapangan berjalan paralel di seluruh wilayah Kukar.
“Itu agenda nasional untuk menjaga nilai-nilai gotong royong tetap hidup dan membudaya. Pelaksanaannya juga menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan wilayah,” ujarnya.
Dalam rangkaian BBGRM tersebut, Pemkab Kukar juga memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang dianggap aktif dan konsisten menggalakkan semangat gotong royong dalam periode 2022–2024.
Penghargaan juga diberikan kepada desa-desa dengan tata kelola keuangan terbaik sepanjang tahun 2024. Penilaian dilakukan menyeluruh berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, termasuk penerapan transaksi non-tunai. “Evaluasi itu kami lakukan secara menyeluruh, bahkan melalui desk online, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi berjalan sesuai ketentuan,” tutup Arianto. (Adv/DPMD Kukar)
