Linikaltim.id. SAMARINDA. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda dalam mempertahankan kader dan relawan.
DPPKB merupakan dinas dengan kerja strategis, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi saat ini Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tidak hanya melayani bayi. Namun sudah mencakup ibu hamil, remaja, usia produktif, hingga lansia.
Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan keberhasilan berbagai program pembangunan keluarga sangat bergantung pada peran kader yang tersebar hingga tingkat kelurahan.
“Kendala terbesar kami adalah bagaimana mempertahankan kader agar tetap aktif sesuai dengan target program. Banyak kader yang tidak memiliki honor tetap, sehingga kami harus terus menjaga semangat mereka melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas,” kata Deasy, di Kantor DPRD Samarinda, pada pertemuan Senin (13/07/2026).
Menurut Deasy, Tim Pendamping Keluarga (TPK) memang memperoleh insentif melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Namun, kader lainnya seperti Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), kader DASHAT, hingga kader keluarga berkualitas belum memperoleh dukungan serupa.
Sebagai bentuk apresiasi, DPPKB selama ini memberikan pelatihan, pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta penghargaan kader berprestasi.
“Kalau tidak ada pembinaan atau penghargaan, mereka bisa merasa tugasnya berhenti di tengah jalan. Karena itu kami berharap ada dukungan anggaran agar kader tetap termotivasi,” jelasnya.
Merespons itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mempertimbangkan penambahan anggaran.
Para kader ini memiliki peran strategis menyukseskan program pemerintah. Mulai dari percepatan penurunan stunting, pelayanan keluarga berencana, hingga pembangunan ketahanan keluarga. (*)
