Linikaltim.id. SAMARINDA. Keluhan soal pungutan liar (pungli) di sekolah negeri masih bermunculan.
Menjelang Tahun Ajaran Baru 2025/2026, sejumlah orang tua siswa melaporkan adanya kewajiban membeli buku atau lembar kerja siswa (LKS). Padahal, sudah ada larangan dari pemerintah kota (pemkot) maupun provinsi untuk hal ini.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyatakan keprihatinannya.
Ia menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri di bawah Pemkot Samarinda tidak boleh melakukan pungutan dalam bentuk apa pun.
“Kalau sudah ada kebijakan sekolah gratis, tidak boleh ada pungutan wajib, apalagi memaksa beli buku. Pemerintah sudah siapkan LKS, kenapa masih ada beban tambahan?,” tegas Ismail Latisi, di Kantor DPRD Kota Samarinda pada Selasa (24/6/2025) lalu.
Ia menduga persoalan ini muncul karena lemahnya pengawasan dan kurangnya komunikasi antara sekolah, dinas pendidikan, dan masyarakat.
Menurutnya, kebijakan yang baik di atas, bisa mandek di bawah, jika tidak disertai evaluasi yang menyeluruh.
“Kami minta Dinas Pendidikan (Samarinda) segera turun tangan. Lakukan inspeksi dan klarifikasi. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena praktik-praktik lama yang masih dibiarkan,” ujarnya.
Ismail juga menyoroti pentingnya sosialisasi kebijakan ke masyarakat. Ia menyarankan agar surat edaran Wali Kota Samarinda Andi Harun tidak hanya dikirim ke sekolah. Tapi juga disebarluaskan ke publik lewat media sosial, kanal resmi pemerintah, dan jalur komunikasi RT atau kelurahan.
“Orang tua harus tahu hak mereka. Sekolah gratis itu bukan cuma bebas SPP. Tapi juga bebas pungutan terselubung. Jangan sampai karena kurang informasi, mereka pasrah saja ketika dimintai biaya tambahan,” tambahnya.
Dia menekankan bahwa pendidikan gratis bukan hanya tentang biaya, tapi juga soal keadilan akses. Anak-anak dari keluarga tidak mampu harus bisa bersekolah tanpa hambatan apa pun.
“Ini amanat konstitusi. Jangan dikotori oleh kebiasaan lama. Semua pihak harus patuh, dari kepala sekolah, guru, sampai komite. Kalau kita mau pendidikan kita maju, semua harus satu visi,” tutupnya. (adv/her)
