Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Ismail Latisi, menepis anggapan bahwa pelaksanaan job fair yang digelar pemerintah hanyalah formalitas. Menurutnya, meskipun tidak semua pencari kerja terserap, kegiatan tersebut tetap memberi peluang nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
Ismail menyebut, isu bahwa job fair sekadar kewajiban perusahaan agar terhindar dari sanksi tidak sepenuhnya benar. Ia menegaskan, setiap kegiatan yang dilaksanakan tetap diawasi dan dievaluasi, termasuk dari sisi jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap.
“Kalau dibilang formalitas, tidak juga. Dari setiap job fair selalu ada serapan tenaga kerja. Walaupun tidak maksimal, tetap ada yang diterima,” tandasnya, Senin (22/9/2025).
Ia mencontohkan, dalam satu kegiatan bisa dibuka seribu lowongan, namun yang terserap hanya sekitar 200-500 orang. Kondisi tersebut, lanjut Ismail, bukan hanya karena perusahaan, tetapi juga terkait kesiapan pencari kerja.
Banyak lulusan muda yang belum sesuai dengan kualifikasi atau kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja, sehingga jumlah yang terserap tidak sebanding dengan jumlah pelamar.
“Ini salah satu PR kita yakni anak-anak muda sering belum siap dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Jadi bukan semata-mata karena acaranya seremonial, tapi ada masalah kompetensi,” tambahnya.
Sebagai solusi, DPRD Samarinda mendorong Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), yang sebelumnya dikenal sebagai BLK, untuk menyesuaikan kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri.
Ismail menilai, keterlibatan perguruan tinggi juga sangat penting. Samarinda memiliki sejumlah universitas dan sekolah tinggi, baik negeri maupun swasta, yang diharapkan mampu melahirkan lulusan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Kalau semua pihak bersinergi, job fair bisa benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar ajang formalitas. Intinya, kesempatan kerja ada, tinggal bagaimana kita menyiapkan SDM yang sesuai,” pungkasnya. (adv/dprdsmr)
