Linikaltim.id. TENGGARONG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah desa dan sejumlah perusahaan yang beroperasi di wilayah Muara Kaman dan Sebulu, Selasa (2/9/2025).
Agenda tersebut membahas keluhan warga Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, serta Desa Mekar Sari, Kecamatan Sebulu, yang masih menghadapi keterbatasan fasilitas dasar, terutama pasokan air bersih dan listrik.
Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, dan dihadiri aparat desa, perwakilan masyarakat, serta sejumlah perusahaan sekitar.
Agustinus menjelaskan bahwa RDP ini merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi mendadak (sidak) anggota dewan ke lapangan. Dari kunjungan itu ditemukan sejumlah persoalan mendasar yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Keluhan paling banyak berkaitan dengan air bersih. Selain itu, kami juga menerima laporan penurunan daya listrik dari Desa Sumber Sari dan Mekarjaya. Setelah ditelusuri, ternyata persoalan ini tidak hanya terjadi di dua desa tersebut, tapi hampir merata di wilayah Sebulu hingga Muara Kaman,” ujar Agustinus.
Menurutnya, gangguan daya listrik berdampak luas, tidak hanya pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menghambat pelayanan publik. Salah satunya adalah operasional PDAM yang sangat bergantung pada pasokan listrik.
“Masalah ini menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Fasilitas desa dan puskesmas pun ikut terdampak. Bahkan tenaga kesehatan kesulitan mengakses layanan daring, termasuk sistem BPJS,” tuturnya.
Dalam rapat yang berlangsung hingga sore, DPRD Kukar juga menghadirkan perwakilan sejumlah perusahaan di sekitar Kecamatan Muara Kaman untuk dimintai tanggapan.
Agustinus menilai, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat sekitar, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Para perwakilan perusahaan menyatakan kesiapannya untuk ikut berkontribusi. Kolaborasi mereka penting karena empat perusahaan besar di Muara Kaman memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan wilayah,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD Kukar akan terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut. “Kami berharap masalah air bersih dan kelistrikan ini bisa segera teratasi agar pelayanan dasar masyarakat kembali berjalan normal,” pungkas Agustinus. (Adv/DPMD Kukar)
