Linikaltim.id. SAMARINDA. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Ahmad Vananzda merasa kecewa atas sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pemkot tetap melanjutkan penggusuran Pasar Subuh tanpa menghargai kehadiran wakil rakyat di lokasi pada Jumat (9/5/2025).
Di lokasi kejadian, dia meminta agar dilakukan mediasi terlebih dahulu. Menunda pembongkara. Namun, pembongkaran tetap dilakukan tanpa komunikasi maupun koordinasi dengan pihak dewan.
“Kami dari awal sudah meminta agar dilakukan musyawarah agar dapat solusi yang menguntungkan kedua belah pihak,” kata Ahmad Vanandza saat kejadian.
Melalui pengeras suara, dia juga mengingatkan, bahwa penundaan pembongkaran pasar tak akan menimbulkan kerugian negara. Alangkah baiknya bertemu lagi, duduk bersama untuk bercakap-cakap soal solusi yang diterima semua pihak.
“Saya juga tidak membela kalau mereka (pedagang) tidak benar. Bahkan kami berharap mereka bongkar sendiri, Pak. Kalau sudah sepakat,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa agenda mediasi telah direncanakan. DPRD tengah menyiapkan jadwal Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama seluruh pihak terkait.
Kekecewaan semakin dalam ketika aparat tetap menjalankan tugas penggusuran meski mengetahui ada anggota DPRD di lokasi.
“Kami sangat menyayangkan. Harusnya pemerintah kota hadir di sini sebagai penanggung jawab, bukan malah membiarkan aparat berdiri sendiri tanpa arahan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa aparat hanyalah pelaksana teknis, sementara tanggung jawab penuh berada di pundak pemerintah kota.
Vanandza juga mengkritik absennya perwakilan resmi dari pemerintah kota di lapangan saat eksekusi dilakukan.
Menurutnya, tindakan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam menjaga komunikasi dan transparansi kepada masyarakat serta lembaga legislatif.
“Kalau memang ada kegiatan seperti ini, siapa yang ditugaskan harusnya standby. Jangan malah hilang tanpa jejak. Kami tidak menolak program pemerintah, tapi tolong hargai rakyat, hargai wakil rakyat, dan jangan buat keputusan sepihak,” tegasnya. (*)
