Linikaltim.id. SAMARINDA. Ribuan massa tergabung dalam Aksi 214 Jilid II yang digelar Aliansi Rakyat Mahasiswa memadati halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (04/05/2026).
Mereka mendesak para dewan segera menggulirkan hak angket. Sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani pada aksi 21 April 2026 lalu.
Massa membawa dokumen pakta integritas yang telah ditandatangani oleh tujuh fraksi saat itu.
Sekitar pukul 16.30 WITA, massa aksi berhasil memasuki halaman Gedung Karangpaci. Mereka memilih bertahan di lokasi dan menegaskan tidak akan membubarkan diri hingga tuntutan terkait pengesahan hak angket dipenuhi oleh pimpinan dewan.
Ketegangan meningkat saat massa mengetahui adanya agenda rapat pimpinan DPRD pada malam hari digelar tertutup.
Demonstran kemudian mendesak agar rapat tersebut disiarkan secara langsung melalui YouTube serta ditampilkan di layar di depan Kantor DPRD Kaltim, sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Jenderal lapangan (Jenlap) aksi, Fatur, menyampaikan kritik keras terhadap sikap pimpinan DPRD.
Ia menilai pernyataan Ketua DPRD justru menjauhkan harapan masyarakat terhadap realisasi hak angket dan bahkan terkesan menantang gerakan rakyat.
“Kami meminta hak angket, tapi dari pernyataan Ketua DPR tadi sangat menjauhkan diri dari itu, bahkan cenderung menantang rakyat Kalimantan Timur. Seolah-olah kami harus lebih keras dulu baru dianggap layak,” kata Jenderal lapangan aksi Fatur, di hadapan massa di depan halaman kantor DPRD Provinsi, Senin (04/05/2026).
Ia juga menegaskan ultimatum kepada DPRD. Menurutnya, jika pada malam hari tersebut hak angket tidak disahkan, maka pihaknya siap menerima tantangan yang dilontarkan pimpinan dewan dan akan meningkatkan eskalasi gerakan.
“Apabila malam ini hak angket tidak diketuk, kami terima tantangan Ketua DPRD Kalimantan Timur. Yang kami minta hanya satu, ketukan sepakat untuk hak angket,” lanjutnya.
Di sisi lain, aksi ini turut mendapat dukungan dari Laskar Pertahanan Adat Paser yang hadir mengawal jalannya demonstrasi. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa tuntutan yang disuarakan tidak hanya datang dari mahasiswa, tetapi juga dari elemen masyarakat adat.
Perwakilan Laskar Pertahanan Adat Paser, Sugianto, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi Kaltim yang ia nilai sedang berada dalam situasi darurat.
Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan analogi bencana besar yang mengguncang kehidupan masyarakat.
“Pada intinya tuntutan kami sangat besar. Kami merasa Kaltim ini seperti dilanda bencana tsunami, lebih parah dari Lapindo, bahkan lebih horor dari COVID-19,” ungkapnya.
Sugianto juga menilai kebijakan pemerintah provinsi saat ini tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Ia pun menyuarakan tuntutan tegas agar terjadi perubahan kepemimpinan sebagai bentuk respons atas keresahan masyarakat.
“Kebijakan gubernur ini sangat tidak pro rakyat. Satu kata dari Paser untuk Kaltim, turunkan Rudy Mas’ud, ganti!” tegasnya disambut sorakan massa. (*)
