Linikaltim.id. SAMARINDA. Anggota DPRD (DPRD) Samarinda Shamri Saputra mengkritik pola penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Ia menilai pendekatan yang dilakukan dengan cara kejar-kejaran bukanlah solusi yang tepat dalam jangka panjang.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penataan dan penyediaan ruang usaha yang layak.
“Bukan diuber-uber, tapi dicarikan solusi. Mereka ini sama-sama mencari makan,” kata Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Shamri Saputra, diwawancarai di Kantor DPRD kota Samarinda, akhir April.
Ia menjelaskan bahwa kesan kumuh yang sering dijadikan alasan penertiban sebenarnya bisa diatasi dengan penataan yang baik.
Selain itu, ia menekankan bahwa pemerintah harus memberikan fasilitas terlebih dahulu sebelum menarik kontribusi dari pedagang.
“Kalau pemerintah sudah memberikan pelayanan, baru kita berhak menarik kontribusi,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Shamri juga mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak justru mematikan usaha masyarakat kecil. Apalagi, jika dikelola dengan tepat retribusi para pedagang juga menjadi ladang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). (adv/dprdsmr)
