DPRD Samarinda Dorong BPKAD Kuatkan Koordinasi soal Pencairan Bankeu 2026

Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar. ( Foto dok).

Linikaltim.id. SAMARINDA. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyebut nilai bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda pada 2026 diperkirakan Rp300 miliar. Sebanyak Rp 77 miliar baru dicairkan, Senin (10/8/2026).

Angka Rp 300 miliar berkurang hampir setengahnya dibanding tahun 2025 yang mana Bankeu Samarinda mencapai sekitar Rp725 miliar.

Bacaan Lainnya

Meski demikian, Deni menyampaikan angka tersebut secara perkiraan dan belum merinci besaran pasti Bankeu yang diterima Kota Samarinda tahun ini.

“Kalau tidak salah untuk Bankeu Kota Samarinda mungkin average itu Rp300-an miliar,” kata Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, di Kantor DPRD Samarinda, Kamis (06/08/2026).

Ia menjelaskan, Bankeu tersebut memiliki peran penting dalam menopang sejumlah program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.

Salah satu sektor yang dinilai cukup dominan adalah pembangunan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sumber daya air.

Menurut Deni, kebutuhan anggaran untuk infrastruktur cukup besar. Terlebih pelaksanaan pekerjaan dilakukan berdasarkan progres yang harus diikuti dengan pembayaran sesuai tahapan.

Karena itu, ketersediaan dana menjadi salah satu faktor penting agar pekerjaan tidak mengalami hambatan di lapangan.

Deni mengaku pihak DPRD Samarinda telah mendorong Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda untuk melakukan koordinasi dengan BPKAD Kaltim terkait penyaluran dana tersebut.

Ia berharap proses administrasi maupun teknis yang menjadi kendala dapat segera dituntaskan.

“Pastinya kegiatan yang sudah dilaksanakan kaitan dengan Bankeu ini sudah bisa disalurkan atau dibantu pendanaannya,” katanya.

DPRD Samarinda, lanjut Deni, akan terus memantau perkembangan penyaluran Bankeu tersebut karena keberadaannya berkaitan langsung dengan keberlanjutan sejumlah program pembangunan di Kota Samarinda. (adv/dprdsmr)

Pos terkait