Linikaltim.id. SAMARINDA. Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda meminta Pemerintah Kota (Penkot) Samarinda mempercepat penanganan krisis air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Khususnya kawasan Waduk Benanga yang mulai mengalami penurunan debit air akibat sedimentasi waduk.
Permintaan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar usai rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Perumdam Tirta Kencana, Dinas PUPR, dan sejumlah OPD terkait penanganan kekeringan dan suplai air bersih, Selasa (15/09/2026).
Deni mengatakan hasil rapat menunjukkan Waduk Benanga saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Tingginya sedimentasi membuat kapasitas tampungan air berkurang sehingga berdampak pada distribusi air bersih kepada masyarakat.
“Di kawasan Benanga kemungkinan akan mengalami kekeringan yang cukup luar biasa. Sedimen di waduk sudah tinggi sehingga debit air berkurang dan ini menjadi perhatian kami,” kata Deni.
Sebagai langkah penanganan, DPRD mendapat penjelasan bahwa Dinas PUPR bersama Perumdam Tirta Kencana tengah membangun jalur atau alur suplai air menuju Waduk Benanga. Pekerjaan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu pekan agar distribusi air bersih kembali stabil.
“Mudah-mudahan estimasinya paling lambat satu minggu sudah selesai sehingga bisa membantu waduk dan kembali mengalirkan air bersih kepada masyarakat,” kata Deni.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, mengatakan pemerintah terus melakukan distribusi air bersih ke wilayah terdampak melalui armada tangki sambil menunggu perbaikan sistem suplai selesai dilakukan.
Ia mengungkapkan hingga saat ini BPBD bersama Perumdam dan instansi terkait telah menyalurkan sekitar 880.100 liter air bersih ke berbagai wilayah terdampak. Ada 16 unit mobil tangki yang dikerahkan ke sekitar 180 titik distribusi.
“Prioritas kami adalah kebutuhan air bersih untuk minum dan memasak. Untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus memang belum seluruhnya bisa kami penuhi karena distribusi masih diprioritaskan ke fasilitas umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, rumah sakit, dan lingkungan RT,” jelas Suwarso.
BPBD juga tengah menambah kapasitas distribusi dengan mengadakan tandon air berukuran 2.200 liter yang akan dipasang di sejumlah kendaraan milik Dinas PUPR. Dengan tambahan tersebut, distribusi air diharapkan lebih cepat menjangkau lokasi yang mengalami antrean panjang.
“Pengadaan tandon memang bertahap karena stok di pasaran terbatas. Kami bahkan sudah bersurat langsung ke perusahaan penyedia agar kebutuhan tandon untuk distribusi air bersih bisa dipenuhi,” katanya.
Menurut Suwarso, wilayah Palaran dan Sambutan masih menjadi daerah dengan kebutuhan air bersih tertinggi akibat intrusi air laut yang memengaruhi kualitas air baku Sungai Mahakam. Distribusi air di kawasan tersebut bahkan masih berlangsung hingga dini hari untuk memenuhi kebutuhan warga. (*)
