DPRD Samarinda Bahas Kolaborasi bersama Kukar Atasi Limpasan Air Penyebab Banjir

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar. (Foto dok.)

Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menilai penanganan banjir tidak bisa dilakukan mandiri.

Kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai menjadi kunci untuk mengurangi limpasan air yang selama ini mengalir ke Samarinda saat hujan deras.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan persoalan tersebut turut dibahas dalam pertemuan bersama DPRD yang dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Kukar pekan lalu.

Menurutnya, banyak kawasan hulu berada di wilayah Kukar sehingga debit air dari daerah tersebut akhirnya mengalir menuju Samarinda dan memperbesar potensi banjir di sejumlah kawasan.

“Perwakilan dari (DPRD) Kukar juga menyampaikan bahwa limpasan air memang banyak masuk ke Samarinda,” kata politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (19/08/2026).

Ia mengatakan kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar perlu menyusun langkah terpadu dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan kawasan resapan air.

Salah satu solusi yang dibahas adalah penataan kawasan eks tambang agar dapat difungsikan sebagai tampungan air sebelum mengalir ke permukiman warga.

Menurut Deni, konsep tersebut bukan sekadar mengurangi banjir, tetapi juga menjadi bagian dari pemulihan lingkungan di kawasan bekas aktivitas pertambangan.

Komisi III DPRD Samarinda juga menilai pembangunan infrastruktur pengendali banjir harus mempertimbangkan kondisi lintas wilayah, bukan hanya pembangunan drainase di dalam kota.

Ia berharap koordinasi antardaerah semakin diperkuat, termasuk dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), agar pengendalian banjir memiliki satu perencanaan yang terintegrasi.

Menurut Deni, banjir merupakan persoalan bersama yang membutuhkan sinergi berbagai pihak. Tanpa kerja sama lintas daerah, limpasan air dari kawasan hulu akan terus menjadi ancaman bagi wilayah hilir, termasuk Kota Samarinda yang selama ini menjadi daerah penerima aliran air dari wilayah sekitar. (adv/dprdsDPR

Pos terkait