DPRD Samarinda Berikan Ancang-Ancang Pemkot Jika Bankeu Pemprov Berkurang

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda Deni Hakim Anwar. (Foto dok.)

Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda  mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah memperkuat kemampuan fiskal daerah.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan optimalisasi PAD menjadi penting, terutama jika ke depan dukungan dana dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) berkurang.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah penerapan parkir berlangganan.

“Contohnya parkir berlangganan. Teman-teman sudah tahu itu, ini potensi PAD-nya misalnya sekian,” kata Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (06/08/2026).

Selain sektor parkir, Deni juga melihat sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber PAD.

Ia menilai sejumlah tempat wisata yang telah dibangun dan dikembangkan masyarakat dapat dioptimalkan dengan kehadiran pemerintah.

Optimalisasi tersebut, kata Deni, tidak hanya bertujuan meningkatkan PAD tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat.

Samarinda punya kampung tenun dan Desa Budaya Pampang yang bisa ditingkatkan dengan berbagai program wisata. Pemkot Samarinda juga diharal mampu mempertahankan para investor yang membuat tempat hiburan dan wisata buatan.

Soal kabar beredar bahwa penghapusan Bankeu dari Pemprov Kaltim di 2027, Deni tak ingin berspekulasi.

Saat ini pembahasan di tingkat Kota Samarinda masih difokuskan pada penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

“Kami belum bisa berandai-andai. Saat ini kami masih membahas KUA-PPAS 2027. Setelah tahapan itu selesai, baru nanti melihat perkembangan terkait bantuan keuangan dari provinsi,” kata Deni.

Dengan optimalisasi berbagai sektor PAD, DPRD berharap Samarinda memiliki sumber pembiayaan pembangunan yang semakin kuat.

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mengantisipasi apabila dukungan Bankeu dari Pemerintah Provinsi Kaltim pada tahun-tahun mendatang tidak lagi sebesar sebelumnya. (*)

Pos terkait