Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menyiapkan skenario apabila realisasi penerimaan daerah pada 2026 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, kemungkinan adanya pekerjaan atau kewajiban pembayaran yang harus bergeser ke 2027 telah diperhitungkan pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda terkait persetujuan bersama terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, Rabu (30/09/2026) malam.
Menurut Andi Harun, apabila terdapat penerimaan yang belum terealisasi hingga akhir tahun, sebagian pembayaran dapat mengalami carry over ke tahun anggaran berikutnya.
“Kalau pun ada yang carry over di 2027, itu tidak terlalu berdampak signifikan untuk masalah tingkat pembayaran. Hanya mungkin pindah saja karena menyangkut administrasi APBD harus berakhir di Desember,” kata Andi Harun.
Ia memberikan gambaran, apabila terdapat kewajiban pembayaran yang belum dapat direalisasikan pada akhir 2026, pembayaran tersebut dapat dilakukan pada awal 2027 sesuai dengan kondisi keuangan daerah.
Namun, Andi Harun menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu optimistis dalam menetapkan target penerimaan.
Jika kondisi tersebut benar-benar terjadi, APBD 2027 juga harus menyesuaikan kembali. Pemerintah bersama DPRD akan melakukan pembahasan terhadap kemampuan penerimaan dan belanja daerah.
“Kalau itu terjadi, maka APBD 2027 juga akan mengalami koreksi nanti bersama teman-teman TAPD pemerintah bersama Banggar DPRD,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi dalam hal cashflow ini.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu dihadapi dengan disiplin anggaran sehingga tidak menimbulkan kepanikan dalam pelaksanaan APBD. (*)
