Linikaltim.id. SAMARINDA. Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengapresiasi serta memberikan catatan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Samarinda Tahun Anggaran (TA) 2026.
Dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, anggota Komisi III DPRD Samarinda Andriansyah menilai koordinasi antarlembaga pemerintahan perlu terus diperkuat untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.
“Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah Kota Samarinda agar dapat memaksimalkan koordinasi dengan OPD (organisasi perangkat daerah) di tingkat kota maupun di tingkat provinsi,” kata pria yang biasa disapa Bang Aan itu dalam Rapat Paripurna Rabu (30/09/2026).
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar berbagai program dan kebijakan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal.
Andriansyah juga menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap berbagai hasil pembahasan. Agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Menurutnya, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dalam memastikan program yang telah disepakati dapat terlaksana dengan baik.
Sebelumnya, APBD Samarinda diproyeksikan sekitar Rp3,9 triliun kini disesuaikan menjadi sekitar Rp3,6 triliun.
Penyesuaian itu dilakukan agar target pendapatan daerah tidak terlalu tinggi dan berpotensi menimbulkan defisit.
Menurut Wali Kota Samarinda Andi Harun, penurunan proyeksi pendapatan dipengaruhi kebijakan fiskal nasional, terutama penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
Namun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih bisa digali. Para legislatif di awal tahun berharap target PAD mampu menahan badai defisit. Itu sebabnya, langkah peningkatan komunikasi perlu ditingkatkan dalam menjaga kestabilan dan target PAD. (*)
