Linikaltim.id. SAMARINDA – Penurunan pendapatan dari sektor perhotelan di Samarinda menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Imbauan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mendorong penggunaan hotel milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kegiatan kedinasan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda mengingatkan, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan nasib hotel swasta yang turut menopang perekonomian daerah.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan hotel milik BUMD merupakan tujuan yang dapat dipahami.
Namun, pemerintah juga perlu menjaga agar kebijakan itu tidak mempersempit peluang usaha bagi pelaku perhotelan lainnya.
“Untuk peningkatan PAD Kaltim dari sektor perhotelan menurut saya sah saja. Tapi kalau untuk menjaga stabilitas ekonomi apalagi usaha hotel yang ada di Samarinda, maka (perlu) lebih bijak lagi,” kata Ronal saat ditemui di DPRD Samarinda, tengah bulan lalu.
Pernyataan tersebut menanggapi imbauan Gubernur Kaltim Nomor 900.1.13.2/4214/EK.3 tertanggal 10 Agustus 2026.
Melalui kebijakan itu, perangkat daerah diarahkan memprioritaskan Hotel Claro Pandurata Samarinda dan Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta untuk kegiatan maupun akomodasi kedinasan.
Menurut Ronal, persoalan yang perlu diperhatikan bukan semata-mata pilihan hotel pemerintah, melainkan dampaknya terhadap ekosistem usaha perhotelan secara keseluruhan.
Ketika kegiatan pemerintahan menjadi salah satu sumber pendapatan hotel, pembatasan pilihan tempat penyelenggaraan acara berpotensi membuat sebagian pelaku usaha kehilangan pasar.
“Karena di Samarinda bukan hanya ada hotel tadi aja, banyak hotel swasta lain yang membutuhkan tamu dan pemasukan,” ujarnya.
Tekanan terhadap industri tersebut juga tercermin dari data Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
Hingga September 2026, pendapatan sektor perhotelan Samarinda tercatat Rp166 miliar. Capaian itu masih di bawah pendapatan sepanjang 2025 yang mencapai Rp200 miliar.
Di tengah kondisi tersebut, berkurangnya kegiatan rapat, pertemuan, dan acara kedinasan akibat efisiensi anggaran dapat menambah tantangan bagi pengelola hotel.
Padahal, aktivitas perhotelan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan perusahaan, tetapi juga keberlangsungan tenaga kerja dan investasi yang telah ditanamkan.
Di sisi lain, Samarinda masih menunjukkan potensi untuk menarik investasi baru di sektor ini. Salah satunya melalui pembangunan Hotel Courtyard by Marriott Samarinda yang tengah berlangsung.
Ronal menilai masuknya investor menjadi sinyal bahwa kota ini masih dipandang memiliki prospek usaha yang menjanjikan.
“Kami di DPRD Kota Samarinda sangat mengapresiasi. Berarti investasi di Samarinda bisa berjalan dengan lebih baik. Ada tingkat kepercayaan dari investor untuk melakukan usaha di Samarinda,” pungkas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. (win/adv/dprdsmr)
