Linikaltim.id. NASIONAL – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan ijazah Gibran.
Pengajuan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Perwakilan seluruh fraksi partai politik di DPR turut hadir dan menyerahkan dokumen usulan HMP.
Langkah ini menjadi perkembangan politik penting karena proses yang sebelumnya bergulir sebagai wacana kini mulai memasuki mekanisme formal di parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan yang disampaikan para anggota dewan telah memenuhi persyaratan untuk ditindaklanjuti.
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).
Saan menjelaskan, sebelum dibawa ke rapat paripurna, usulan tersebut akan diproses melalui rapat pimpinan DPR dan Badan Musyawarah (Bamus).
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi
Jumlah 120 pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR RI. Rinciannya sebagai berikut:
• Fraksi PDIP: 14 anggota.
• Fraksi Golkar: 11 anggota.
• Fraksi Gerindra: 11 anggota.
• Fraksi NasDem: 19 anggota.
• Fraksi PKB: 18 anggota.
• Fraksi PKS: 28 anggota.
• Fraksi PAN: 1 anggota.
• Fraksi Demokrat: 18 anggota.
Dengan komposisi tersebut, usulan HMP melibatkan anggota dari seluruh delapan fraksi partai politik di DPR.
Persoalan yang menjadi pemicu pengajuan adalah polemik keabsahan ijazah Gibran yang dipersoalkan oleh para pengusul. Mereka menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.
Belum Berarti Gibran Dimakzulkan
Meski usulan telah diterima pimpinan DPR, Gibran belum otomatis kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang MD3.
Sementara itu, mekanisme pemberhentian presiden maupun wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Prosesnya harus melalui tahapan konstitusional, termasuk pembahasan dan keputusan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, hingga keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan demikian, pengajuan HMP saat ini masih merupakan langkah awal. Belum ada keputusan final yang menyatakan Gibran terbukti melakukan pelanggaran atau harus diberhentikan dari jabatannya.
Menunggu Keputusan Paripurna DPR
Pimpinan DPR dijadwalkan membawa usulan HMP tersebut ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).
Rapat tersebut menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kelanjutan proses politik dan konstitusional yang diajukan para anggota dewan.
Perkembangan ini sekaligus menempatkan polemik ijazah Gibran dalam perhatian politik nasional. Namun, keputusan akhir mengenai pemberhentian seorang wakil presiden tidak berada pada satu fraksi ataupun satu kelompok anggota DPR, melainkan harus mengikuti seluruh prosedur yang ditentukan konstitusi.
Publik kini menunggu bagaimana DPR menindaklanjuti usulan tersebut dan apakah prosesnya akan berlanjut ke tahapan konstitusional berikutnya. (*)
