Linikaltim.id. SAMARINDA – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Insentif Permukiman dan Perumahan.
Regulasi terasebut dirancang untuk menjadi pedoman pengembangan kawasan selama 20 tahun ke depan.
Ketua Bapemperda DPRD Samarinda Kamaruddin menjelaskan, aturan ini memungkinkan adanya peninjauan kembali setiap lima tahun. Hal tersebut bertujuan agar regulasi tetap relevan dengan dinamika pembangunan kota.
“Perda ini berlaku hingga 20 tahun, setiap 5 tahun sekali boleh dilakukan peninjauan kembali, bisa direvisi,” kata Kamaruddin Kamis, (5/11/2026).
Saat ini, draf peraturan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan oleh tim penyusun naskah akademik. Beberapa pasal dalam draf masih mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan.
“Belum finalisasi, masih dalam tahap penyempurnaan. Jadi minggu berikutnya kita lakukan finalisasi dengan dihadiri oleh unsur terkait, terutama dari tim penyusun naskah akademik,” jelasnya.
Poin krusial dalam Raperda ini menyangkut skema pemberian insentif bagi sektor perumahan. Kamaruddin menegaskan bahwa insentif pemerintah hanya diprioritaskan bagi program yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Yang paling krusial yaitu pemberian insentif ke perumahan komersial tidak diakomodir. Itu pun untuk pemberian insentif itu kepada kawasan perumahan yang masuk program pemerintah seperti perumahan MBR,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti adanya kendala di lapangan terkait tepat sasaran atau tidaknya insentif tersebut. Seringkali hunian yang diperuntukkan bagi warga berpenghasilan rendah justru ditempati oleh masyarakat mampu.
“Itu pun kan ada kriterianya, persyaratannya tidak semua yang di dalam itu orang yang tinggal di perumahan subsidi itu mendapatkan pemberian insentif dari pemerintah,” tambahnya.
Menanggapi isu banjir dan krisis lahan di Samarinda, Bapemperda berupaya memberikan kemudahan perizinan bagi pengembang yang taat aturan. Langkah ini diharapkan mampu mendorong penyediaan hunian yang lebih tertata dan ramah lingkungan. (al/adv/dprdsmr4)
