Pembangunan Kukar Diupayakan Tetap Berjalan, Pembiayaan SMI Jadi Alternatif

FOTO: Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, menilai skema pembiayaan tersebut dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pembangunan meski kemampuan APBD terbatas.

Linikaltim.id, TENGGARONG  – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjaga laju pembangunan. Di tengah kondisi tersebut, pembiayaan dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mulai didorong sebagai alternatif untuk menopang kebutuhan pembangunan.

Wakil Ketua II DPRD Kukar, Junadi, menilai skema pembiayaan tersebut dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap menjalankan program pembangunan meski kemampuan APBD terbatas.

Bacaan Lainnya

Menurut Junadi, komunikasi dengan pemerintah pusat telah beberapa kali dilakukan untuk memperjuangkan dukungan pembiayaan bagi Kukar. Upaya itu turut difasilitasi anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Budisatrio Djiwandono.

Ia menyebut, peluang dukungan melalui SMI mulai menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari Bupati Kukar, nilai pembiayaan yang berpeluang diperoleh berada pada kisaran Rp700 miliar hingga Rp1 triliun.

“Kalau tidak salah informasi dari Pak Bupati, mungkin sekitar Rp700 miliar sampai Rp1 triliun akan dibantu lewat SMI itu untuk pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara,” jelasnya.

Junadi memandang, tambahan pembiayaan tersebut dapat membantu pemerintah daerah mengatur kembali prioritas penggunaan APBD. Dengan adanya sumber pendanaan lain, anggaran daerah diharapkan bisa lebih diarahkan untuk kebutuhan pembangunan berskala kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Kebutuhan seperti infrastruktur lingkungan dan fasilitas penunjang aktivitas warga dinilai tetap harus mendapat perhatian, sehingga tidak seluruh kemampuan APBD terserap untuk pembangunan berskala besar.

“Hal itu kami rasa cukup bagus. Sehingga postur APBD kita yang kecil ini bisa lebih termanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil yang memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan pembiayaan dari SMI menjadi salah satu upaya untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan anggaran. Namun, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta pemerintah pusat.

“Alhamdulillah, kita juga difasilitasi lewat Pak Budi Satrio Djiwandono. Kemarin Pak Bupati sudah beberapa kali komunikasi. Salah satunya mulai mendorong program SMI, sehingga itu juga akan bisa meng-cover minimnya anggaran APBD kita,” ungkapnya.

Junadi berharap peluang pembiayaan tersebut dapat ditindaklanjuti agar pembangunan di Kukar tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi. (Red/Adv)

Pos terkait