APBD 2027, Ketua DPRD Kukar Minta Pengadaan Peralatan Pemadam Kebakaran Jadi Prioritas

FOTO: Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani meminta pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan sarana penanggulangan kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Linikaltim.id, TENGGARONG – Keterbatasan peralatan pemadam kebakaran menjadi perhatian Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani. Ia meminta pemerintah daerah memprioritaskan pengadaan sarana penanggulangan kebakaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Menurut Yani, kesiapan relawan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) maupun kebakaran permukiman masih terkendala minimnya peralatan.

Bacaan Lainnya

Padahal, ketersediaan sarana menjadi faktor penting untuk mendukung penanganan awal ketika kebakaran terjadi.

“Bukan berarti tidak ada, tetapi jumlahnya kurang,” ujar Yani, Jumat (20/11/2026).

Ia menyebut sejumlah kebutuhan yang perlu dipenuhi, mulai dari pompa air, selang pemadam, perlengkapan keselamatan, alat pelindung diri (APD), hingga bahan bakar untuk menunjang operasional relawan.

Selain peralatan utama, ketersediaan sumber air juga perlu diperkuat melalui pembangunan jaringan hidran dan penyediaan tandon air. Dengan dukungan tersebut, relawan diharapkan tidak kesulitan memperoleh pasokan air saat melakukan pemadaman.

Yani menilai kebutuhan peralatan kebencanaan harus mendapat perhatian serius dalam penyusunan anggaran daerah.

Sebab, kejadian kebakaran maupun bencana lainnya tidak dapat diprediksi sehingga kesiapan harus dibangun sebelum terjadi keadaan darurat.

“Peralatan kebencanaan seharusnya menjadi prioritas karena bencana tidak pernah bisa diprediksi,” katanya.

Ia mengungkapkan, sebagian kebutuhan peralatan kebencanaan sebenarnya telah masuk dalam penganggaran tahun berjalan.

Namun, realisasinya mengalami keterlambatan akibat tertahannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Meski demikian, ia berharap kondisi tersebut tidak membuat pemenuhan sarana pemadam kebakaran kembali tertunda.

Menurutnya, penyediaan peralatan merupakan tanggung jawab pemerintah karena masyarakat dan relawan tidak mungkin memenuhi seluruh kebutuhan secara mandiri.

“Kalau peralatan kebakaran tidak disediakan pemerintah, tidak mungkin warga mengadakannya sendiri-sendiri,” tuturnya.

Yani juga menilai pengadaan peralatan kebakaran memiliki urgensi tersendiri dibandingkan sejumlah kebutuhan pembangunan lainnya.

Infrastruktur jalan memang penting, tetapi kesiapan menghadapi bencana juga harus mendapat porsi perhatian dalam kebijakan anggaran.

Ia menegaskan DPRD Kukar akan terus mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut agar relawan memiliki dukungan yang memadai saat menjalankan tugas di lapangan.

“Kita tidak boleh kalah dan tidak boleh menyerah terhadap bencana, termasuk kebakaran,” ujarnya.

Menurut Yani, penguatan sarana pemadam kebakaran perlu menjangkau seluruh wilayah, bukan hanya Tenggarong. Terlebih, keberadaan relawan telah tersebar di sejumlah kelurahan dan kecamatan yang membutuhkan dukungan peralatan untuk menunjang penanganan kebakaran. (Red/Adv)

 

Pos terkait