Budi Fahmi Harap Lahan Eks Kalpataru Kembali ke Masyarakat

FOTO: Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara Budi Fahmi saat diwawancara usai RDP terkait persoalan HGU eks Kalpataru Grup.

Linikaltim.id, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) meminta penyelesaian persoalan aset eks Kalpataru Grup dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Langkah tersebut dinilai penting agar proses penanganan aset tidak menimbulkan persoalan baru di tengah warga.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi I DPRD Kukar Budi Fahmi berharap, penyelesaian yang ditempuh dapat memberikan kepastian sekaligus membuka peluang bagi masyarakat untuk kembali mengelola lahan yang selama ini mereka garap.

Hal itu disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pengelolaan dan kepastian hukum aset eks Kalpataru Grup di Ruang Banmus DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).

“Dengan adanya RDP ini, mudah-mudahan ke depannya seluruh lahan masyarakat bisa kembali kepada masyarakat. Kami juga berharap pihak kurator bisa mengayomi masyarakat, bukan dengan cara-cara seperti yang terjadi sebelumnya,” ujarnya.

Budi juga mengingatkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Kukar pada 2021–2022, saat masih dipimpin Edi Damansyah, untuk mengajukan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) Kalpataru.

Menurutnya, saat itu pemerintah daerah telah mendatangi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengusulkan pencabutan HGU.

Upaya tersebut dilakukan karena perusahaan, yakni NSP, disebut sudah tidak lagi beroperasi mengelola lahan.

Selain berkoordinasi dengan ATR/BPN, Pemkab Kukar saat itu juga melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, berdasarkan penjelasan yang diterimanya, pencabutan HGU belum dapat dilakukan karena hak atas lahan tersebut masih diagunkan oleh perusahaan NSP.

Budi menilai kondisi tersebut membuat penyelesaian persoalan eks Kalpataru membutuhkan koordinasi dan kesepakatan berbagai pihak.

Ia berharap persoalan dapat diselesaikan melalui musyawarah atau dengan membuka kemungkinan penyerahan pengelolaan kepada pemerintah daerah.

Apabila kedua opsi tersebut tidak dapat terwujud, ia menyebut masyarakat berkeinginan menyampaikan langsung persoalan lahan kepada Presiden.

“Kalau nantinya tidak bisa dimusyawarahkan dan tidak bisa diserahkan kepada pemerintah kabupaten, mungkin masyarakat ingin menghadap langsung kepada Bapak Presiden,” tutupnya. (Red/Adv)

Pos terkait