Langkah perhatian dan dukungan untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) terus didorong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis.
Dia menyatakan komitmen mendukung anggaran pendidikan sekolah negeri inklusi. Juga mengusulkan, pendidikan keguruan memasukkan mata kuliah yang diformulasikan untuk pengajar sekolah inklusi.
“Di Kaltim sudah ada beberapa sekolah inklusi. Ke depan, harus terus diperbaiki untuk penyempurnaan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah hak semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus,” ucapnya melalui telepon seluler, Senin (04/11/2024).
Seperti diketahui Kaltim memiliki 34 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Untuk 11 SLB berstatus negeri dan 23 SLB merupakan milik swasta.
Sebenarnya, angka sekolah tersebut terbilang kurang. Itu sebabnya, masih perlu didukung lagi dengan penambahan sekolah negeri kategori inklusi.
“Itu sebabnya, perlu ada guru pendamping khusus ABK. Guru perlu diberi pelatihan atau pendidikan untuk menambah keterampilan dasar menghadapi anak berkebutuhan khusus,” urai politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia ini.
Secara spesifik urusan pendidikan ini diemban Komisi IV DPRD Kaltim. Nanda mengatakan, melalui komisi IV bisa diagendakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Kaltim untuk memperbarui informasi berbagai masalah sekolah untuk ABK. Untuk kemudian ditemukan solusi dan jalan keluar berbagai masalah terkait SLB maupun sekolah inklusi.(adv/dprdkaltim/her)
