Linikaltim.id. SAMARINDA – Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah imbasnya terasa pada bisnis perhotelan di Samarinda. Berkurangnya agenda rapat, pertemuan, dan kegiatan seremonial membuat aktivitas usaha hotel ikut melambat, sehingga mengurangi penerimaan daerah dari sektor tersebut.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengungkapkan pendapatan sektor perhotelan yang tercatat pada 2025 mencapai sekitar Rp200 miliar.
Sementara hingga September 2026, angkanya baru berada di kisaran Rp166 miliar. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp34 miliar dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Menurut Helmi, penurunan tersebut tidak terlepas dari berkurangnya kegiatan pemerintah yang selama ini menjadi salah satu sumber pasar bagi hotel.
Ketika agenda kedinasan dibatasi, kebutuhan ruang rapat, ruang pertemuan, hingga layanan konsumsi ikut berkurang.
“Kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin ada penurunan. Pendapatan hingga September 2026 kurang lebih Rp166 miliar sedangkan 2025 kisaran Rp200 miliar. Efisiensi dari pemerintah sendiri membuat banyak kegiatan yang sifatnya seremonial sementara ditiadakan,” kata Helmi, Senin (12/10/2026).
Dampak kebijakan tersebut menunjukkan bahwa bisnis perhotelan masih memiliki keterkaitan kuat dengan belanja pemerintah.
Berkurangnya kegiatan instansi bukan hanya mengurangi peluang hotel memperoleh pemasukan, tetapi juga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dari aktivitas usaha tersebut.
Helmi memperkirakan, apabila kegiatan pemerintahan kembali berjalan normal, hotel-hotel di Samarinda berpeluang kembali memperoleh permintaan untuk penyelenggaraan berbagai acara.
“Kalau kegiatan-kegiatan pemerintah kembali berjalan, pastilah akan banyak melibatkan hotel-hotel yang ada di Kota Samarinda,” ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.
Meski demikian, Helmi mengingatkan pelaku usaha agar tidak sepenuhnya menggantungkan pendapatan pada agenda pemerintah.
Ia mendorong Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) memperluas jangkauan pasar melalui promosi yang lebih agresif untuk menarik wisatawan dari luar daerah.
Upaya tersebut dinilai penting agar hotel dan restoran memiliki sumber pemasukan alternatif ketika belanja pemerintah masih dibatasi.
Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, aktivitas usaha perhotelan diharapkan tetap bergerak tanpa harus bergantung pada kegiatan kedinasan.
“Dengan adanya promosi masif, saya yakin target pendapatan untuk PHRI, khususnya hotel dan restoran akan meningkat,” katanya. (win/adv/dprdsmr)
