Linikaltim.id. TENGGARONG — Sebanyak lima desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, resmi ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Penetapan ini diharapkan mempercepat pembangunan desa sekaligus membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Rapat teknis dan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang, Rabu (17/9/2025). Kegiatan tersebut dipimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera.
Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, mengatakan rapat ini menjadi langkah penting untuk menyinergikan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Agroekowisata Separi Sejahtera kini resmi menjadi bagian dari KPPN. Pembahasan kami fokus pada pola pembangunan, alokasi anggaran, serta keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaannya lebih efektif,” ujarnya.
Adapun lima desa yang ditetapkan masuk dalam kawasan prioritas tersebut adalah Desa Bhuana Jaya, Sukamaju, Bukit Pariaman, Kerta Bhuana, dan Separi. Penetapan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 2024, di mana kelima desa akan menjadi lokasi percontohan nasional mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi.
Menurut Dedy, program ini sejalan dengan visi Bupati Kukar Edi Damansyah melalui program Kukar Idaman Terbaik, khususnya misi kelima yang menitikberatkan pada tata kewilayahan dan pembangunan berbasis potensi lokal.
“Target anggaran pembangunan mencapai sekitar Rp100 miliar untuk setiap kawasan, dengan prioritas di sektor pariwisata dan pertanian. Tujuannya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong ekonomi desa,” jelasnya.
Selain mengandalkan dana pemerintah, Dedy menegaskan bahwa pelaksanaan KPPN akan melibatkan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) serta kemitraan dengan berbagai pihak. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kemandirian desa, meningkatkan daya saing, serta menciptakan lapangan usaha baru bagi masyarakat.
“Implementasi program dijadwalkan mulai 2026. Kami membuka peluang bagi perusahaan maupun mitra pembangunan lain yang ingin berpartisipasi dalam pengembangan kawasan perdesaan di Kutai Kartanegara,” tutupnya. (Adv/DPMD Kukar)
