Linikaltim.id. TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar masih dalam tahap kajian untuk rencana digitalisasi pelayanan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kepala DPMD Kukar, Arianto, menjelaskan bahwa pihaknya belum siap menerapkan aplikasi digital untuk BUMDes secara masif, mengingat kesiapan masing-masing desa yang masih perlu dipertimbangkan.
Arianto menegaskan, keputusan untuk melaksanakan digitalisasi tidak bisa dilakukan terburu-buru. Terlebih, banyak desa yang masih kekurangan kapasitas teknis dan sumber daya untuk mengelola sistem digital yang optimal.
“Kami belum berani terapkan aplikasi untuk BUMDes karena kami melihat dulu kesiapan masing-masing desa. Kalau belum siap, ya belum bisa dijalankan,” ungkap Arianto pada Jumat (2/5/2025).
Saat ini, terdapat 193 BUMDes aktif yang belum memiliki sumber daya yang memadai untuk mengimplementasikan sistem digital secara menyeluruh. Oleh karena itu, DPMD Kukar memilih pendekatan bertahap dengan fokus pada pembinaan dan peningkatan kapasitas terlebih dahulu.
“Bukan karena tidak mau, tapi karena belum. Kalau dipaksakan padahal belum dibutuhkan, nanti justru tidak berjalan,” tambahnya.
Arianto juga menegaskan bahwa meskipun digitalisasi adalah arah pengembangan pelayanan desa yang tetap menjadi prioritas, aplikasi yang dikembangkan harus relevan dengan kebutuhan dan kesiapan masyarakat desa agar memberikan manfaat nyata. (Adv/DPMD Kukar)