Linikaltim.id, TENGGARONG – Kepastian hukum atas lahan yang selama ini menjadi persoalan masyarakat di sejumlah desa dan kecamatan di Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi perhatian DPRD. Kali ini, lembaga legislatif tersebut mendorong penyelesaian persoalan hak guna usaha (HGU) eks Kalpataru Group, termasuk mengusulkan pencabutan HGU yang disebut sudah tidak memiliki dasar perizinan.
Dorongan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kukar yang mempertemukan pihak kurator dan kuasa hukum untuk membahas status HGU serta aset perusahaan yang berkaitan dengan proses kepailitan.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk mempertemukan kepentingan masyarakat dengan pihak kurator agar persoalan lahan yang selama ini belum terselesaikan dapat menemukan jalan keluar.
“Masyarakat kita di seluruh desa dan kecamatan yang memiliki persoalan Kalpataru di daerahnya masing-masing bisa sedikit terurai, karena tadi kita sudah mempertemukan dengan pihak kurator, bahkan dengan pihak lawyer juga,” kata Ahmad Yani di Ruang Rapat DPRD Kukar, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditangani secara menyeluruh karena status HGU sebelumnya berkaitan dengan agunan pinjaman perbankan dan kini masuk dalam proses kepailitan perusahaan. Kejelasan status aset menjadi penting agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah penyelesaian tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
Dalam RDP tersebut, DPRD menyampaikan dua dorongan utama. Pertama, mengusulkan pencabutan HGU karena perizinan perusahaan disebut sudah tidak berlaku. Kedua, mendorong penyelesaian persoalan antara kurator dan masyarakat melalui kesepakatan bersama.
Ahmad Yani meminta pemerintah di tingkat setempat turut memfasilitasi komunikasi kedua pihak. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian atas lahan yang menjadi persoalan, sementara proses penyelesaian aset kepailitan juga harus tetap menghormati ketentuan hukum.
“Pemerintah setempat kami mohon bisa menyelesaikan persoalan ini bersama-sama dengan cara yang baik, berdiskusi bagaimana kepentingan masyarakat bisa berjalan, kemudian kepentingan kurator terkait proses kepailitannya juga bisa bertemu,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat mengedepankan koordinasi dan dialog sebelum melakukan tindakan di lapangan. Penyelesaian melalui komunikasi dinilai penting agar persoalan lahan tidak berkembang menjadi konflik baru.
Hal lain yang menjadi perhatian DPRD adalah belum tersampaikannya surat keputusan (SK) Bupati Kukar terkait pencabutan perizinan kepada pihak kurator. Dokumen tersebut dinilai penting untuk memperjelas dasar hukum aktivitas perkebunan sekaligus menjadi bahan dalam proses penyelesaian aset kepailitan.
Ahmad Yani mendorong agar SK tersebut segera disampaikan kepada kurator, termasuk kepada pengadilan yang menangani proses kepailitan. Dengan demikian, status perizinan dapat menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam penyelesaian persoalan lahan.
“Ketika SK Bupati tentang pencabutan perizinan itu disampaikan kepada pihak kurator, termasuk pengadilan. Itu menjadi bahan bahwa ternyata aktivitas perkebunan di sana memang tidak boleh dilakukan, siapa pun,” tegasnya.
DPRD Kukar berharap hasil RDP tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi pemerintah daerah, pihak kurator, dan masyarakat terdampak. Kejelasan status HGU dan aset eks Kalpataru Group diharapkan menjadi pintu masuk penyelesaian persoalan lahan yang selama ini membayangi masyarakat di sejumlah wilayah Kukar. (Red/Adv)






