Linikaltim.id, TENGGARONG – Pembangunan Kantor Camat Terpadu Loa Kulu yang telah berproses sejak 2014–2015 belum juga tuntas. Selain terkendala anggaran, pembangunan fasilitas pelayanan publik tersebut masih dibayangi persoalan status lahan menyusul adanya klaim kepemilikan dari warga atas sebagian kawasan eks Kayumas.
Persoalan ini menjadi perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kukar Junadi, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas konfirmasi status hukum dan administrasi lahan yang digunakan untuk pembangunan kantor camat terpadu.
Sejumlah pihak dihadirkan, di antaranya perwakilan Bagian Tata Pemerintahan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kukar, serta Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kukar.
Junadi menilai, kejelasan status lahan harus dipastikan melalui penelusuran dokumen dan riwayat kepemilikan. Terlebih, terdapat informasi bahwa tanah eks Kayumas sebelumnya telah dinyatakan menjadi milik negara berdasarkan surat dari pihak pemerintah, tetapi belakangan muncul keberatan dari warga yang mengklaim masih memiliki hak atas sebagian lahan karena persoalan penyelesaian nilai taksasi.
Menurutnya, setiap klaim harus diperiksa berdasarkan bukti administrasi dan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan.
Penelusuran juga perlu mencakup proses sebelum pembangunan dilaksanakan, terutama terkait pemeriksaan status dan kejelasan penguasaan lahan oleh pemerintah.
Persoalan tersebut turut dibenarkan Pelaksana Tugas (Plt) Camat Loa Kulu, Khairuddinata. Ia menjelaskan, pembangunan gedung telah dimulai sejak 2014–2015, tetapi sempat terhenti akibat munculnya sejumlah komplain terkait lahan.
Setelah itu, pembangunan berulang kali diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, rencana tersebut belum berlanjut karena terkendala kebijakan efisiensi anggaran.
“Namun, saat pembangunan ingin dilanjutkan, waktu itu terjadi efisiensi anggaran. Sehingga tidak ada anggaran untuk melanjutkan pembangunan ini sampai sekarang. Akhirnya, berulang kali masuk dalam proses pengajuan di Musrenbang, tetapi selalu tidak berlanjut,” ujarnya.
Di sisi lain, klaim atas kawasan yang disebut sebagai bagian dari lahan eks Kayumas kembali mencuat. Khairuddinata menyebut pihak yang merasa memiliki bukti kepemilikan dapat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian atas haknya.
“Sebenarnya kendalanya terkait dengan status lahan. Terakhir, kita juga sudah ada RDP di DPRD Kutai Kartanegara untuk menyikapi terkait lahannya. Jadi, muncul lagi klaim,” jelasnya.
Khairuddinata berharap persoalan tersebut segera menemukan kepastian hukum agar tidak terus menghambat kelanjutan pembangunan. Sebab, kawasan itu sejak awal dirancang sebagai kompleks fasilitas pemerintahan dan pelayanan keamanan yang tidak hanya mencakup kantor camat, tetapi juga Polsek dan Koramil.
“Harapan kami, hal ini juga bisa dilakukan seperti itu sehingga jelas kepastian hukumnya terhadap objek dan status lahan, seperti yang ada di kantor maupun sekolah,” katanya.
Sebagai tindak lanjut RDP, Junadi meminta digelar pertemuan lanjutan pada Senin pekan berikutnya dengan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Pekerjaan Umum, Plt Camat Loa Kulu, serta Kepala Desa Ponoragan.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD berharap status lahan dapat diperjelas sehingga pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pembangunan. Kepastian ini sekaligus diperlukan agar rencana penyediaan fasilitas pelayanan publik terpadu di Kecamatan Loa Kulu tidak terus tertunda. (Red/Adv)






