Linikaltim.id. SAMARINDA. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda meminta seluruh angka dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 dapat disepakati secara matang sebelum dituangkan dalam nota kesepakatan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, optimis jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda bisa mencapai Rp 1,5 triliun. Sedangkan Pemkot Samarinda mengajukan angka sekitar Rp1,2 triliun.
Perbedaan proyeksi itu masih terus dibahas atau APBD Samarinda 2027.
Ahmad Vananzda mengatakan angka Rp1,5 triliun merupakan proyeksi dari pihak legislatif bukan tanpa alasan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menguraikan bahwa DPRD melihat masih terdapat sejumlah sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan. Sehingga Rp 300 miliar dianggap sangat mungkin dikejar daei PAD.
DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar) masih akan melakukan sejumlah rapat untuk memfinalisasi pendapatan maupun belanja daerah.
“Artinya sebelum nota kesepakatan, semuanya harus jelas dulu. Jangan sampai nanti sudah nota, baru ada perubahan-perubahan,” ujarnya di Kantor DPRD Samarinda, Senin (10/08/2026).
Menurutnya, DPRD tidak ingin setelah nota kesepakatan ditandatangani justru muncul perubahan angka yang sebelumnya belum dibahas bersama. Karena itu, seluruh komponen APBD harus terlebih dahulu dibicarakan hingga mendapatkan kesepakatan.
Ahmad mengatakan DPRD masih menjadwalkan rapat lanjutan, baik secara internal maupun bersama Pemkot Samarinda. Pembahasan tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh angka dalam rancangan APBD 2027 telah memiliki dasar yang jelas.
Ia menambahkan, DPRD juga berharap tidak ada penambahan angka di luar hasil pembahasan yang telah dilakukan antara Badan Anggaran dan Pemkot Samarinda.
“Kalau sudah ada kesepakatan di internal, baik dengan eksternal juga, nanti pada saat penyampaian nota kesepakatan, mudah-mudahan nilainya tidak berubah,” tegasnya.
DPRD memperkirakan tahapan nota kesepakatan APBD 2027 dapat dilakukan 14 Agustus 2026. Namun, sebelum masuk tahapan tersebut, pembahasan sejumlah komponen APBD masih harus diselesaikan.
Ahmad menegaskan proses pembahasan akan terus dilakukan untuk memastikan angka pendapatan dan belanja yang disepakati benar-benar mencerminkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, DPRD berharap APBD 2027 nantinya dapat disusun secara realistis, transparan dan berdasarkan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. (adv/dprdsmr)
