Linikaltim.id. SAMARINDA. Wacana pemisahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Samarinda dibeberkan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Sri Puji Astuti.
Sri menilai bahwa kebudayaan sebaiknya berdiri dengan dinas tersendiri, agar program pelestarian budaya bisa lebih fokus dan efisien.
Menurutnya, keberadaan budaya di Samarinda selama ini masih kurang mendapat perhatian. Jauh, belum seperti masyarakat Bali, yang mampu memajukan pariwisata sekaligus menjaga identitas budayanya.
Usulan pemisahan ini, kata Sri Puji, selaras dengan pemisahan kementerian di pusat. Kementerian Kebudayaan telah berdiri sendiri, yang mana jika ditarik ke daerah dapat menjadi solusi atas hambatan bagi pengembangan potensi budaya lokal.
“Kalau pendidikan dan kebudayaan digabung, biasanya fokus lebih banyak ke pendidikan. Akibatnya kebudayaan kurang terurus. Alangkah baiknya jika kebudayaan bisa dipisah atau digabungkan dengan pariwisata, sehingga fungsi pelestarian lebih optimal,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).
Politikus dari Partai Demokrat ini juga menyoroti minimnya tenaga ahli bidang kebudayaan di Samarinda. Sehingga pengelolaan dan pembinaannya kurang maksimal. Beberapa sektor kesenian, seperti musik tradisional hingga museum, belum memiliki tenaga ahli memadai.
Ia menegaskan, tanpa dukungan anggaran yang memadai dan kebijakan yang berpihak, program pelestarian budaya hanya akan sebatas wacana.
“Kita punya rumah adat, teras Samarinda, bahkan museum. Tapi semua itu tidak bisa berjalan jika tidak ada dukungan anggaran dan strategi pembinaan yang jelas,” ujarnya.
DPRD Samarinda akan membahas lebih lanjut usulan pemisahan dinas ini bersama Pemkot Samarinda, sekaligus menyesuaikan dengan visi Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul.
“Ya, ini akan kami sampaikan, dan kami telaah lagi lebih dalam untuk pemisahan atau digabung dengan sektor lain yakni budaya dan pariwisata,” tutupnya. (adv/dprdsmr)
