linikaltim.id SAMARINDA. Unjuk rasa yang sebelumnya menggeruduk Balai Kota Samarinda, memprotes praktik jual beli buku di sekolah, akhirnya sampai pada pertemuan lanjutan.
Kemarin (5/8), sejumlah emak-emak yang mengatasnamakan “Aliansi Gabungan Mamak Marah” telah mengumpulkan bukti-bukti dugaan praktik penjualan buku di sekolah. Bukti tersebut bahkan sudah diserahkan ke Asisten I Pemkot Samarinda, Ridwan Tassa.
Dari perwakilan aliansi, Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim Rina Zainun membeberkan daftar 30 sekolah yang diduga melakukan praktik jual beli buku. Laporan bukti itu hasil pendataan setelah dikumpulkan dari para orangtua atau wali murid yang turut menentang adanya praktik tersebut.
“Sementara segitu (30 sekolah), tapi tidak menutup kemungkinan di sekolah lain ada, dan kami sedang kumpulkan buktinya,” sebut Rina.
Emak-emak tersebut menuntut buku-buku wajib yang dibiayai lewat dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bisa dipinjamkan kepada siswa. Namun, lanjut Rina, banyak sekolah meminta siswa membeli buku penunjang dan LKS (lembar kerja siswa).
“Pokoknya banyak alasan diberikan pihak sekolah. Seperti dana BOS belum cair, atau dana BOS digunakan keperluan lainnya, seperti bayar guru honorer atau perbaikan sekolah. Jadi pembelian buku untuk siswa terabaikan,” sambung perempuan yang aktif menyuarakan masalah perempuan dan anak tersebut.
Rina turut menyoroti konsep sekolah gratis yang digagas pemerintah. Banyak sekolah tidak menjelaskan detail kepada orangtua atau wali murid terkait penerapan sekolah gratis itu.
“Lah anak-anak tidak diwajibkan membeli buku, tapi mereka diharuskan mengerjakan tugas yang ada di buku tersebut, kan aneh. Ada juga guru jika nilai tidak sesuai kriteria ketuntasan minimal (KKM), anak bisa tinggal kelas. Itu kan sudah jelas ada intimidasi,” tegas Rina.
Rina berharap pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap sekolah-sekolah yang terbukti melakukan praktik jual beli buku. Mereka ingin ke depannya tidak ada lagi praktik serupa merugikan orangtua atau wali siswa. “Kami ingin anak-anak kami mendapatkan pendidikan layak tanpa harus membebani orangtua,” tegasnya.
Sementara itu, Ridwan Tassa menerima laporan dan bukti yang diserahkan para emak-emak tersebut. Pihaknya akan ke lapangan memastikan sekolah yang dilaporkan. “Kami segera tindak lanjut laporan itu, dan investigasi menyeluruh,” ucapnya singkat.
