Fatwa MUI Haramkan Vape, Anggota DPRD Kukar Idham Soroti Nasib Pedagang Kecil

Foto : Anggota DPRD Kukar Fraksi PKS, Muhammad Idham (Istimewa)

Linikaltim.id, TENGGARONG – Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape turut memunculkan perhatian terhadap nasib pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Fraksi PKS Muhammad Idham, menilai dampak ekonomi bagi pedagang juga perlu menjadi pertimbangan dalam menyikapi kebijakan keagamaan tersebut.

Pandangan itu disampaikannya menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) yang ditetapkan pada 6 November 2026. Fatwa tersebut tidak hanya mengatur hukum penggunaan vape, tetapi juga aktivitas produksi hingga perdagangan produk rokok elektrik.

Bacaan Lainnya

Idham mengaku secara pribadi kurang sependapat dengan fatwa yang mengharamkan vape. Ia berpendapat persoalan tersebut juga perlu dilihat dari perspektif hak asasi manusia, selama penggunaannya tidak merugikan orang lain.

“Kalau secara pribadi, saya kurang setuju dengan adanya fatwa MUI yang mengharamkan vape. Sebab, menurut saya, ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Selama penggunaannya tidak merugikan orang lain, rasanya tidak perlu sampai ada fatwa yang mengharamkan,” ujarnya.

Selain aspek penggunaan, Idham menyoroti dampak fatwa tersebut terhadap masyarakat yang menjalankan usaha jual beli vape. Menurutnya, terdapat pedagang kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadikan perdagangan produk tersebut sebagai sumber penghasilan.

Aktivitas penjualan vape, kata dia, tidak hanya dilakukan toko khusus, tetapi juga masyarakat yang berjualan melalui warung kecil maupun lapak di pinggir jalan. Karena itu, dampak ekonomi terhadap kelompok pedagang tersebut perlu ikut diperhatikan.

“Di sisi lain, banyak juga masyarakat yang berjualan,” katanya.

Idham juga menilai sektor perdagangan vape memiliki kontribusi terhadap aktivitas ekonomi daerah, termasuk melalui penerimaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pembahasan mengenai vape tidak cukup hanya melihat aspek penggunaan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari usaha tersebut.

“Kita juga harus melihat kontribusi dari sektor perdagangan tersebut terhadap pendapatan daerah melalui pajak,” tutupnya. (Red/Adv)

Pos terkait