Linikaltim.id, SANGATTA – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim) Agus Hari Kesuma (AHK) mengingatkan soal pemetaan wilayah rawan konflik.
Ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Sangatta pada Kamis (21/11/2024).
Hadir, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kutim Jimmi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutim Siti Akhlis Muafin, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim Aswadi, serta unsur TP3D lainnya.
Pada tahun politik ini, Kutim menghadapi tantangan besar dalam memastikan proses pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan kondusif. Sehingga perlu upaya antisipasi di berbagai aspek.
Selain pemetaan wilayah rawan konflik, menurut AHK, pengawasan intensif dunia digital juga perlu menjadi perhatian serius.
“Kita tidak boleh lengah. Pemetaan daerah rawan konflik sangat penting agar potensi masalah dapat dicegah sejak dini,” ujar Agus dalam rapat.
Agus menyebut, beberapa daerah di Kutim yang termasuk rawan konflik. Salah satunya, yaitu Kampung Sidrap, Kecamatan Teluk Pandan dengan potensi kerawanan tinggi.
Sehingga keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus menjadi perhatian penuh.
AHK meminta semua pihak memastikan tidak ada intimidasi terhadap pemilih di TPS. Juga mencegah praktik kecurangan berupa pemilih ganda dan lainnya.
“Semua pihak harus bekerjasama untuk memastikan Pemilu berjalan jujur dan adil di wilayah Kutim,” ucapnya.
Membahas soal kerawanan. Memantau media sosial juga sangat penting untuk menjaga kondusivitas. Agus menyoroti ancaman penyebaran berita palsu (hoaks) yang dapat memengaruhi suasana politik masyarakat.
Agus menginstruksikan kepada TP3D untuk terus memantau aktivitas medsos secara intensif. Mengingat potensi berita hoaks dapat memecah belah masyarakat.
“Media sosial itu seperti pisau bermata dua. Kita harus mengawasi dengan cermat agar informasi yang beredar tidak memicu kegaduhan,” ucapnya.
DISTRIBUSI LOGISTIK
Distribusi surat suara menjadi perhatian serius. Mengingat pilkada akan berlangsung dalam hitungan hari.
Agus meminta para Camat mengawal ketat proses distribusi logistik agar tiba tepat waktu, sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
“Keterlambatan logistik sekecil apapun dapat memicu konflik. Pastikan semuanya sesuai jadwal dan prosedur,” ujarnya.
Agus menekankan pentingnya kesiapsiagaan pengawasan paska Pilkada. Karena rawan sengketa hasil Pemilu dari ketidakpuasan pihak tertentu.
“Apapun hasilnya, stabilitas politik harus tetap terjaga. Semua pihak harus siap mengelola potensi konflik dengan bijak,” tambahnya.
Agus berharap kerja sama lintas sektor yang solid antara pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat. “Pilkada bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semua. Saya optimistis, dengan persiapan yang matang, pesta demokrasi ini bisa menjadi momen yang membanggakan bagi Kutai Timur,” tuturnya.
Dengan pengawasan ketat di berbagai lini, lanjut Agus, Kutai Timur diharapkan bisa mengukir catatan positif dalam sejarah demokrasi daerah. (adv/diskominfokutim/min)
