Otorita Ibu Kota Nusantara Siap Selesaikan Pembangunan Infrastruktur Legislatif dan Yudikatif

Linikaltim.id. NUSANTARA – Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) berjalan sesuai rencana.

Infrastruktur eksekutif hampir rampung dan direncanakan berfungsi awal 2025 guna mendukung perpindahan ASN (aparatur sipil negara) secara bertahap.

Bacaan Lainnya

Pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif memang sedang menjadi fokus utama yang akan dibangun oleh Otorita IKN.

Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan. Yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung DPR/MPR/DPD.

Sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung (MA) dan institusi hukum lainnya.

Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028 hingga menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya berfungsi.

Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen.

Dari sisi investasi, Otorita IKN mencatat pencapaiannya, dari delapan groundbreaking yang terlaksana, total investasinya mencapai Rp58,4 triliun.

Beberapa investasi swasta yang telah selesai dan mulai beroperasi misalnya, Hotel Nusantara yang menyediakan 191 kamar. Rumah Sakit (RS) Mayapada dengan 200 bed layanan patologi. Serta RS Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.

Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi yang mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.

Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN tersebut, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik Troy Pantouw, menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pembangunan IKN. “Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan”, tegas Troy dalam rilisnya.

Otorita IKN terus bekerja keras memastikan bahwa Nusantara tidak hanya menjadi ibu kota pemerintahan, tetapi juga pusat peradaban baru yang membawa manfaat besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pos terkait