Linikaltim.id. SAMARINDA. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Asisten II Sekretariat Daerah, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa relokasi Pasar Subuh bukan tanpa pertimbangan matang. Ia menyebutkan bahwa lokasi sebelumnya sudah tidak sesuai dengan tata ruang kota dan dinilai kurang representatif secara infrastruktur.
“Coba Anda lihat kondisi lokasi sebelumnya sekarang. Bagus enggak di situ? Paritnya dan sebagainya, bandingkan dengan Beluluq Lingau yang sudah dilengkapi IPAL dan infrastruktur lainnya,” kata Marnabas usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (16/5/2025).
Menurut Marnabas, alasan utama relokasi adalah demi kenyamanan dan keberlanjutan aktivitas para pedagang.
Pemerintah juga telah memberikan kepastian hukum kepada para pedagang dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Usaha Perdagangan (SKTUP).
“Sudah dikasih SKATUP, bisa sampai tujuh turunan di situ jualan. Yang penting selama pemerintah tidak melihat itu jadi kumuh, ya tidak akan dibongkar,” ujarnya.
Marnabas juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan menutup mata terhadap kebutuhan masyarakat. Saat ini, bahkan perbaikan jalan menuju lokasi baru tengah dilakukan.
“Insyaallah pemerintah tidak tutup mata. Sekarang kita lagi perbaiki di situ, jalannya kita perbaiki lagi,” kata Marnabas.
Sebagai seseorang yang pernah berkecimpung dalam dunia perdagangan, Marnabas mengaku sangat memahami kondisi para pedagang.
“Saya ini, jujur saja, kalian belum lahir, saya sudah berdagang. Jadi harus memikirkan mereka, itu jalur tengah loh,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa lokasi baru sangat strategis karena mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk yang berasal dari luar kota.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa relokasi ini merupakan langkah menuju penataan kota yang lebih baik dan berkelanjutan.
Pemerintah ingin memastikan bahwa pusat perdagangan tumbuh tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan tata ruang.
“Kalau sudah kumuh, ya pemerintah pasti bertindak. Tapi sebelum itu, kami berusaha mengatur sebaik mungkin,” tambahnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Samarinda Ahmad Vananzda menanggapi, tidak menolak relokasi Pasar Subuh. Tapi cara yang dilakukan Pemkot Samarinda terbilang kasar.
“Waktu itu saya minta ditunda sementara, sampai ditemukan titik temu. Tidak menolak relokasi, bahkan kalau bisa pedagang yang membongkar sendiri lapaknya,” kata dia.
Dia menyayangkan, tindakan aparat dalam proses relokasi pedagang Pasar Subuh yang dianggap berlebihan dan menyakiti banyak pihak.
Vananzda juga mengaitkan dengan efisiensi yang sedang dijalankan Pemkot Samarinda. Sebab menurunkan ratusan petugas dari polisi, satpol pp, hingga TNI dianggapnya bukan hal yang murah dalam operasionalnya. (*)
