Linikaltim.id. SAMARINDA. Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Samarinda, Marnabas Patiroy, menegaskan bahwa langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menata Pasar Subuh bukan dilakukan tanpa dasar hukum.
Ia menampik tudingan bahwa kebijakan relokasi pedagang dilakukan tanpa komunikasi atau koordinasi yang matang.
Marnabas menyatakan bahwa upaya penataan ini merupakan bagian dari rencana besar pemerintah untuk menata kota dengan lebih teratur.
“Dasar hukumnya jelas. Kita ingin menata kota ini. Jadi bukan tanpa alasan. Kita sudah berkomunikasi selama satu setengah tahun,” kata Marnabas diwawancara usai heraing bersama anggota dewan dii Kantor DPRD Samarinda, Kamis (16/5/2025).
Ia juga mengaku kaget mendengar ada pihak-pihak yang menyebut bahwa tidak ada komunikasi antara pemerintah dan para pedagang.
“Jujur, saya kaget sekali. Kalau dibilang tidak ada komunikasi, itu tidak benar. Kita harus jujur. Sudah lama proses ini dijalankan,” tegasnya.
Terkait pedagang yang masih belum mendapat lokasi baru, pemerintah kota siap mencarikan solusi.
Dari delapan pedagang yang masih belum memiliki tempat, pemerintah membuka opsi relokasi ke Pasar Merdeka atau tempat lain yang sesuai dengan jenis dagangan mereka.
“Kita tawarkan solusi. Mau di Pasar Merdeka atau di tempat lain, tinggal pilih. Bahkan kita sedang jajaki pembelian tanah di Jalan PM Noor yang menghalangi akses. Ini demi kenyamanan bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti perkembangan positif dari relokasi pedagang ke Pasar Beluliq Lingau. Menurutnya, kondisi pasar tersebut kini semakin ramai dan aktivitas jual-beli meningkat pesat hingga sore hari.
“Dulu jualan dari jam tiga subuh sampai jam delapan pagi. Sekarang bisa sampai sore. Bahkan parkiran sekarang sudah tidak muat,” ujarnya.
Marhabas juga mengatakan bahwa konsep pasar ini bahkan mulai dilirik oleh daerah lain.
“Ada dari Jawa Timur yang menghubungi kita karena ingin mencontoh model pasar ini. Jadi ini bukan hal yang mudah, tapi hasilnya sudah mulai terlihat,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan media, untuk membantu menyosialisasikan keberadaan Pasar Bluklingau sebagai pasar baru yang representatif.
“Ini tugas kita bersama. Branding penting, agar masyarakat tahu ada pasar yang lengkap, aman, dan nyaman di sana,” tutupnya.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada Kamis (15/05/2025) di Ruang Rapat Lantai II Gedung DPRD Samarinda. Jalannya rapat yang berlangsung berjam-jam disebabkan oleh banyaknya informasi dan masukan.
(*)
