Linikaltim.id. SAMARINDA. Dampak longsor yang terjadi di Desa Batuah, Kilometer 28 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan, memicu keresahan masyarakat yang kehilangan rumah dan harta benda.
Merespons situasi tersebut, warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tani Jaya Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (2/6/2025).
Rony Hidayatullah, perwakilan aliansi, menjelaskan bahwa aspirasi warga sebelumnya telah disampaikan ke DPRD Kaltim. Namun, langkah langsung ke pemprov dianggap perlu agar tuntutan warga terdengar lebih jelas di kalangan eksekutif.
“Kami ingin agar pemerintah provinsi tidak hanya mengetahui, tapi juga segera menindaklanjuti kondisi di lapangan. Kami minta dukungan untuk pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD agar persoalan ini tidak terus digantung,” kata Rony Hidayatullah, perwakilan aliansi, Senin (02/06/2025).
Dalam aksi di depan kantor Gubernur tadi Aliansi menyampaikan empat tuntutan utama:
1. Ganti rugi yang adil atas rumah dan tanah warga terdampak.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap izin operasional PT Baramulti Sukses Sarana, yang diduga berkaitan dengan longsor.
3. Perbaikan akses jalan yang rusak akibat longsor.
4. Evaluasi kinerja kepala desa dan perangkatnya dalam menangani dampak bencana.
Ia juga menanggapi sejumlah pernyataan dari pejabat desa dan kecamatan yang menyebut longsor tidak berhubungan dengan aktivitas tambang. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berdasarkan kajian komprehensif.
“Hasil kajian tim epidemiologi itu masih bersifat awal, dan belum menyeluruh. Mereka hanya menilai struktur tanah. Kami punya data dan kajian lain yang akan kami beberkan di RDP nanti bersama Dinas Lingkungan Hidup dan OPD terkait,” ujarnya.
Rony mengatakan, warga Desa Batuah sudah tinggal sejak 1978. Namun pergerakan struktur tanah terjadi sejak 2017 yang diduga usai maraknya aktivutas tambang.
STRUKTUR TANAH LABIL
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan, dinasnya sudah menurunkan tim kejadian ini telah dikajibersama tim geologi dari Universitas Mulawarman (Unmul). Hasilnya, daerah tersebut merupakan lembah dengan kondisi tanah berstruktur rapuh dan labil. Dengan curah hujan tinggi beberapa waktu ini mengakibatkan bencana ini terjadi.
Bambang juga memastikan, jika ditemukan ada bukaan tambang baru di sekitar dan tak sesuai izin, Pemprov Kaltim tak ragu untuk menindak.
“Posisi bukaan tambang elevasinya lebih rendah dari lokasi tambang, jadi kecil kemungkinan jadi pemicu longsor,” bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kaltim di Gedung E DPRD pada Senin (2/6/2025).
Selain itu, jarak antara daerah longsor dengan lubang tambang aktif terakhir mencapai 1,7 kilometer. Sedangkan jarak ke disposal material tambang berada di 726 meter. “Ini masih sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2020,” jelas Bambang.
Sebagai langkah cepat Pemkab Kukar telah meminta bantuan ke Dinas Sosial Pemprov Kaltim untuk merelokasi warga.
Bambang juga menyebut, pihaknya mendorong perusahaan tambah sekitar untuk memberikan dukungan moral maupun material. Berupa usulan pengadaan lahan setengah hektare untuk warga terdampak. (*)
