Data Stunting di Samarinda Linikaltim.id. SAMARINDA. Sinkronisasi data menjadi perhatian serius dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Samarinda.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan basis data yang sama agar perencanaan program dan penganggaran lebih tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, usai pembahasan evaluasi anggaran tahun 2026 dan rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tahun 2027.
Menurut Sri, hingga kini masih ditemukan perbedaan data antara DPPKB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial terkait jumlah posyandu, ibu hamil, anak kurang gizi, hingga keluarga yang berisiko stunting. Kondisi itu dinilai dapat menghambat efektivitas program pemerintah.
“Paling penting itu adalah data. Jangan sampai data DPPKB berbeda dengan Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial. Kalau datanya tidak sama, bagaimana program percepatan penurunan stunting bisa tepat sasaran,” kata politikus Partai Demokrat itu di Kantor DPRD Samarinda, Senin (13/07/2026).
Ia mencontohkan, perbedaan jumlah Posyandu yang tercatat OPD terkait berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian penyaluran anggaran. Akibatnya, bantuan yang telah dialokasikan melalui APBD dikhawatirkan tidak sepenuhnya menyentuh kelompok sasaran.
Karena itu, Komisi IV meminta seluruh perangkat daerah mengesampingkan ego sektoral dan mulai menerapkan satu data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Kalau satu OPD mencatat 570 posyandu, sementara OPD lain 590, tentu ini menjadi pertanyaan. Kami ingin seluruh OPD menggunakan satu data sehingga anggaran benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, mengatakan pihaknya tengah memperkuat penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan keluarga di Kota Tepian.
Menurutnya, dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam menyusun program, menetapkan prioritas, hingga menentukan arah penganggaran yang selaras dengan kondisi kependudukan.
“Kami mengusulkan penguatan Grand Design Pembangunan Kependudukan agar dapat menjadi baseline bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran,” kata Deasy.
Ia menambahkan, pembangunan keluarga tidak dapat dilakukan oleh DPPKB sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas OPD agar program penanganan stunting, peningkatan kualitas keluarga, hingga pengendalian penduduk berjalan secara terpadu.
Deasy berharap penguatan sistem data dan sinergi antarinstansi dapat mendukung efektivitas berbagai program pembangunan keluarga di Samarinda. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah diyakini dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kota Samarinda. (*)
